Solusiindonesia.com — Kontroversi mencuat pasca bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Janji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak, kini menjadi sorotan tajam. Alih-alih mendapatkan penerangan, publik justru disuguhi ‘prank’ yang memicu kemarahan warganet. Realita di lapangan berbanding terbalik 180 derajat dengan laporan optimis yang disampaikan Bahlil kepada Presiden Prabowo.
Momen Krusial di Bireuen:
Pada Minggu, 7 Desember 2025, saat meninjau Bireuen, Presiden Prabowo bertanya langsung kepada Bahlil:
Prabowo: “Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?”
Bahlil (dengan sigap): “Siap, malam ini nyala semua, Pak.”
Prabowo: “Seluruh Aceh?”
Bahlil (yakin): “Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala.”
Narasi keberhasilan ini dengan cepat roboh. Media sosial dipenuhi keluhan miris: banyak wilayah Aceh masih terisolasi dan gelap gulita. Laporan cepat saji Bahlil kini dicap sebagai “laporan asap” yang hanya ingin menyenangkan atasan, mengabaikan penderitaan rakyat yang merindukan seberkas cahaya.
Panggung Permintaan Maaf: ‘Kekecewaan’ dan ‘Ketidaknyamanan‘
Menghadapi gelombang kritik dan cibiran warganet yang menyebutnya melakukan prank listrik, Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, akhirnya tampil menyampaikan permohonan maaf.
“Kalau ada yang memang belum maksimal kami memberikan pelayanan, kami memohon maaf,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2025).
Ia berjanji akan mengerahkan “seluruh kapasitas negara” untuk pemulihan sektor energi Aceh. Namun, janji second chance ini sulit meredakan luka publik, mengingat performance sebelumnya.
Senada dengan Bahlil, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, juga angkat bicara, mengakui kerusakan jauh lebih parah dari perkiraan awal.
“Untuk itu, saya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Tidak ada alasan apa pun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.
Pengakuan ini, meski jujur, terkesan terlambat setelah narasi pemulihan 93% kadung terlanjur diumumkan ke publik.
Tantangan Pemulihan Listrik Aceh kini bukan hanya soal kerusakan teknis, tetapi juga soal krisis kepercayaan publik terhadap laporan pejabat negara. Bahlil Lahadalia harus membuktikan janji totalitasnya, atau ‘prank’ ini akan menjadi noda permanen dalam catatan kinerjanya.
