Solusiindonesia.com — Operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro memicu gelombang polemik di Capitol Hill. Langkah drastis di bawah komando Presiden Donald Trump ini tidak hanya memicu kemarahan oposisi, tetapi juga melahirkan keraguan mendalam di internal pendukungnya sendiri.
Kini, legalitas operasi tersebut menjadi medan tempur politik baru di Washington, mempertanyakan batas kekuasaan eksekutif dalam urusan luar negeri.
Salah satu kritik paling mengejutkan datang dari Marjorie Taylor Greene. Anggota DPR dari faksi MAGA ini secara terbuka mempertanyakan motif di balik serangan tersebut. Greene meragukan narasi pemerintah yang menyebut operasi ini murni untuk memberantas penyelundupan narkoba.
“Lalu mengapa pemerintahan Trump belum mengambil tindakan terhadap kartel Meksiko?” cetus Greene melalui platform X.
Ia menuduh adanya agenda tersembunyi berupa upaya perubahan rezim (regime change) demi mengamankan pasokan minyak Venezuela.
Greene juga memperingatkan bahwa rakyat AS sudah jenuh dengan biaya perang luar negeri yang membengkak. Menurutnya, pemilih MAGA merasa dikhianati karena mesin militer Washington justru kembali bergerak aktif di bawah kepemimpinan yang mereka harapkan bisa mengakhirinya.
Kekhawatiran Geopolitik: Preseden Bagi Rusia dan China
Di sisi lain, anggota DPR dari Nebraska, Don Bacon, melihat adanya risiko jangka panjang terhadap stabilitas global. Meskipun ia mengapresiasi penangkapan Maduro sebagai kemenangan bagi demokrasi Venezuela, veteran militer ini mengkhawatirkan efek domino secara internasional.
Bacon menggarisbawahi bahwa aksi sepihak AS ini bisa dijadikan “alat legitimasi” oleh negara rival, yakni Rusia yang bisa menggunakan preseden ini untuk melegitimasi agresi mereka di Ukraina. Dan China juga berpotensi menjadikannya alasan untuk melakukan invasi ke Taiwan.
“Diktator akan mencoba memanfaatkan ini untuk membenarkan tujuan egois mereka,” tegas Bacon.
Kritik tajam juga datang dari aspek legalitas formal. Thomas Massie, politikus libertarian dari Kentucky, menyoroti inkonsistensi hukum yang digunakan pemerintahan Trump. Ia mempertanyakan dasar hukum Jaksa Agung yang menangkap kepala negara berdaulat menggunakan undang-undang senjata api domestik AS tahun 1934.
Senada dengan Massie, Senator Tim Kaine mendesak Kongres untuk segera mengambil peran konstitusionalnya. Kaine, yang merupakan anggota Komite Angkatan Bersenjata, menegaskan bahwa AS tidak boleh terjerumus ke dalam perang dengan Venezuela tanpa otorisasi jelas dari Kongres.
Senat AS dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara pada minggu depan terkait resolusi bipartisan. Langkah ini bertujuan untuk membatasi wewenang militer di Venezuela dan memastikan bahwa setiap tindakan perang harus melewati persetujuan legislatif sesuai mandat Konstitusi.
