Solusilndonesia.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menunjuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian Gaza. Pengumuman penunjukan tersebut disampaikan Gedung Putih pada Jumat (16/1/2026), sebagaimana dilaporkan AFP.
Gedung Putih menjelaskan, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah Gaza. Selain Rubio dan Blair, Trump juga menetapkan sejumlah tokoh lain sebagai anggota dewan eksekutif pendiri yang berjumlah tujuh orang.
Mereka antara lain utusan khusus AS Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Gedung Putih menyebut, Trump sendiri akan menjabat sebagai ketua Dewan Perdamaian Gaza. Sementara itu, nama anggota lainnya akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang.
Penunjukan Tony Blair menarik perhatian khusus, terutama di kawasan Timur Tengah, mengingat keterlibatannya dalam invasi Irak pada 2003 yang masih menuai kontroversi di dunia Arab. Trump mengakui sensitivitas tersebut dan pada tahun lalu menyatakan keinginannya memastikan Blair dapat diterima oleh seluruh pihak terkait.
Rencana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pertama kali disampaikan Trump pada Kamis (15/1/2026). Badan ini diposisikan sebagai elemen utama fase kedua dari rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat. Trump bahkan menyebut dewan tersebut sebagai dewan “terhebat dan paling bergengsi”.
Pembentukan dewan itu diumumkan tak lama setelah deklarasi pembentukan komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang akan menjalankan pemerintahan sehari-hari Gaza pascaperang.
Komite tersebut akan dipimpin oleh Ali Shaath, warga asli Gaza yang pernah menjabat sebagai wakil menteri di Otoritas Palestina. Pada Jumat yang sama, Trump juga menunjuk Mayor Jenderal Jasper Jeffers untuk memimpin pasukan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.
Rencana perdamaian Gaza yang didukung AS mulai berlaku pada 10 Oktober dan disebut telah membuka jalan bagi pembebasan seluruh sandera yang ditahan Hamas. Kesepakatan tersebut juga disebut memicu berakhirnya pertempuran antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza yang selama ini diblokade.
Meski fase kedua rencana perdamaian telah berjalan, implementasinya masih diwarnai berbagai tantangan, termasuk tuduhan minimnya distribusi bantuan kemanusiaan serta sejumlah insiden kekerasan di lapangan.
Di sisi lain, Hamas hingga kini belum menyatakan komitmen terbuka untuk melakukan perlucutan senjata secara penuh, yang merupakan syarat mutlak dari Israel dalam setiap upaya penyelesaian konflik Gaza.
