Solusiindonesia.com — Perwakilan sipil dari Lebanon dan Israel akhirnya duduk dalam satu forum pada pertemuan komite pemantau gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat di Naqoura. Momen ini menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 40 tahun.
Mengutip dari Al Jazeera, Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menegaskan bahwa pemerintahnya siap membuka pembahasan yang lebih luas dari sekadar isu keamanan. Pada Rabu (03/12/2025)
Namun ia menekankan bahwa dialog tersebut bukan perundingan damai, dan tidak berkaitan dengan normalisasi hubungan di Lebanon, kata Salam, hanya berfokus pada penghentian serangan, pembebasan warga Lebanon yang ditahan, serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayahnya.
Ia menambahkan bahwa Lebanon tetap menjunjung Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang hanya membuka peluang normalisasi jika Israel mundur sepenuhnya dari wilayah yang didudukinya sejak 1967. Karena itu, Beirut tidak berniat menandatangani perjanjian damai bilateral dengan Israel.
Menurut Salam, keterlibatan utusan sipil dapat membantu menurunkan ketegangan, terlebih setelah serangan udara Israel yang kembali memakan korban dan menunjukkan meningkatnya eskalasi di lapangan.
Pertemuan komite yang berlangsung sekitar tiga jam di sepanjang Garis Biru itu menghasilkan pernyataan bersama. Dokumen tersebut menyambut hadirnya perwakilan sipil sebagai langkah penting menuju penguatan proses dialog antara elemen militer dan sipil, sekaligus upaya menjaga stabilitas di perbatasan yang rawan konflik tersebut.
Sementara itu, Amerika Serikat selama berbulan-bulan mendorong perluasan mandat komite agar tidak hanya mengawasi implementasi gencatan senjata 2024 antara Israel dan Hizbullah.
Pertemuan terbaru digelar di tengah kekhawatiran meningkatnya eskalasi setelah Israel melancarkan serangan udara ke Beirut bulan lalu.
Israel tetap melanjutkan serangan udara rutin ke Lebanon dengan dalih menyasar Hizbullah, dan masih mempertahankan pasukan di lima area selatan meskipun perjanjian gencatan senjata mengharuskan penarikan penuh.
Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, menyebut pertemuan tersebut sebagai “perkembangan bersejarah”, dan mengaitkannya dengan upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membuka peluang baru di kawasan.
Lebanon sendiri menunjuk Simon Karam pengacara sekaligus mantan duta besarnya untuk AS sebagai utusan ke sesi tersebut, berdampingan dengan perwakilan AS Morgan Ortagus.
Penunjukan Karam, yang disepakati presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen, memantik kritik dari sebagian kalangan politik Lebanon yang menilai langkah itu terlalu kompromistis.
Salam membela keputusan tersebut, mengatakan bahwa penunjukan Karam memiliki legitimasi politik dan mendapat dukungan nasional. Ia juga menuding Netanyahu membesar-besarkan arti dari langkah tersebut, menegaskan kembali bahwa Lebanon tidak memasuki perundingan damai.
Sebelumnya, Netanyahu menyebut keikutsertaan Karam sebagai “langkah awal pembentukan hubungan dan kerja sama ekonomi”.
Kantor Perdana Menteri Israel juga mengonfirmasi pengiriman pejabat senior Dewan Keamanan Nasional dalam pertemuan itu, yang mereka gambarkan sebagai bagian dari dialog yang terus difasilitasi Amerika Serikat.
