Solusilndonesia.com — Presiden China Xi Jinping mengumumkan komitmen bantuan sebesar US$100 juta sekitar Rp1,6 triliun untuk Palestina guna meredakan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Janji tersebut disampaikan Xi saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Macron ke China yang berlangsung selama tiga hari dan berakhir Jumat (05/12/2025)
“China akan menyediakan bantuan US$100 juta kepada Palestina untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza serta mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi,” ujar Xi dalam pertemuan di Beijing, sebagaimana dilaporkan Kementerian Luar Negeri China, Kamis (4/12/2025), dikutip dari CNBC
Xi menilai situasi global saat ini penuh ketidakstabilan, dengan berbagai konflik dan ketegangan internasional yang masih berlangsung di banyak kawasan.
Ia menegaskan bahwa China dan Prancis sepakat bekerja sama untuk mendorong penyelesaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan atas isu Palestina.
Mengenai krisis Ukraina, Xi menyampaikan kepada Macron bahwa China mendukung setiap upaya yang dapat membuka jalan bagi perdamaian. Ia berharap seluruh pihak dapat mencapai kesepakatan damai yang adil, tahan lama, dan mengikat melalui dialog dan negosiasi.
Xi juga menekankan bahwa China akan tetap berperan konstruktif dalam proses penyelesaian politik dan menolak tindakan saling menyalahkan yang dianggap tidak bertanggung jawab.
Setelah agenda di Beijing, Xi dan Macron dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Chengdu, Sichuan, pada Jumat untuk melakukan pembicaraan informal.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan difokuskan pada rekonstruksi pascakonflik untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza dan mengurangi penderitaan warga Palestina.
“China secara tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak nasional yang sah dan akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional demi tercapainya gencatan senjata penuh dan berkelanjutan di Gaza, membaiknya situasi kemanusiaan, serta penyelesaian politik yang lebih awal berdasarkan solusi dua negara,” tutur Lin.
