Solusiindonesia.com — Malaysia selalu ketua ASEAN 2025 akan menggelar Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada Senin (22/12/2025) untuk membahas perkembangan terbaru dari konflik perbatasan Kamboja dan Thailand.
Dikutip dari antara, Kementerian Liat Negeri Malaysia menyampaikan bahwa penyelenggaraan pertemuan tersebut merupakan tindakan lanjut dari keputusan bersama Perdana Menteri Malaysia, Kamboja dan Thailand yang diambil pada Kamis (11/12)
Pertemuan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan. Forum tersebut dirancang sebagai wadah bagi para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk saling bertukar pandangan terkait situasi terkini antara dua negara anggota ASEAN tersebut.
Selain menjadi ruang dialog, pertemuan juga akan membahas berbagai langkah yang dapat ditempuh ASEAN guna mendukung proses de-eskalasi dan penghentian permusuhan, demi menjaga perdamaian dan stabilitas tidak hanya bagi Kamboja dan Thailand, tetapi juga kawasan secara lebih luas.
“Penyelenggaraan pertemuan khusus ini mencerminkan komitmen negara-negara anggota ASEAN terhadap persatuan dan solidaritas ASEAN, serta sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini, sesuai dengan Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC),” demikian keterangan Kemlu Malaysia.
Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Malaysia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong dialog-dialog yang konstruktif di antara negara anggota.
Malaysia juga menyatakan kesiapannya memfasilitasi Kamboja dan Thailand agar tetap menjunjung prinsip hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, serta hidup berdampingan secara damai.
Selain itu, Malaysia menekankan pentingnya kerja sama bilateral dan multilateral dalam rangka mencapai penyelesaian sengketa yang damai, adil, dan berkelanjutan.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, otoritas Malaysia membatasi akses peliputan media dalam pertemuan tersebut mengingat sensitivitas isu yang dibahas.
Untuk sementara, hanya media resmi milik pemerintah Malaysia yang diperkenankan melakukan peliputan, guna memastikan tersedianya dokumentasi visual dan pemberitaan faktual terkait pertemuan itu.
