Solusiindonesia.com — Seusai kegiatan reses yang digelar oleh anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Putri Aidillah Nurfitriyah Kriswanto, SH., Staf Khusus Dirjen DPP PKB, Rizal Zamzami, menyampaikan komitmen partainya dalam memperjuangkan bantuan pendidikan bagi masyarakat. Ia hadir mewakili Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid.
Rizal menegaskan, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk dukungan PKB terhadap program pemerintah dalam mendorong akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang berhak, benar-benar mendapatkan haknya. Ini adalah bagian dari komitmen Mas Hasanuddin Wahid, meskipun beliau kini tidak lagi di Komisi X DPR RI. Beliau tetap memperjuangkan aspirasi ini sebagai bentuk kepedulian kepada konstituennya,” ujar Rizal. Rabu (6/8/2025).
Disebutkan, kuota PIP yang disalurkan di wilayah Malang Raya, mencakup Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang mencapai sekitar 40 ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA.
“Proses verifikasi masih berjalan. Targetnya, pengumpulan data tahap kedua bisa diselesaikan maksimal pada 15 Agustus ini. Untuk pencairannya, kemungkinan akan dilakukan pada bulan Desember mendatang,” tambah Rizal.
Di antara warga penerima, Yuli, warga Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, merasa bersyukur karena anaknya tercatat sebagai calon penerima program PIP tahap kedua.
“Alhamdulillah anak saya terdaftar dapat bantuan PIP. Harapan saya, bantuan ini bisa meringankan biaya sekolah dan beli kebutuhan belajar seperti seragam dan alat tulis. Saya juga berharap program seperti ini bisa terus dilanjutkan dan merata, karena banyak keluarga yang memang membutuhkan,” ujar Yuli.
Yuli juga menyampaikan apresiasi kepada para wakil rakyat dari PKB yang telah memperjuangkan bantuan pendidikan hingga tingkat lokal.
“Kami senang sekali bisa langsung disampaikan oleh perwakilan partai, jadi kami tahu prosesnya dan tidak merasa sendiri,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan anggota dewan di tengah masyarakat tidak hanya sebatas seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat konkret dan menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. (*)
