Solusiindonesia.com – Tim Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Mabes Polri melakukan asistensi dan verifikasi lapangan terhadap inovasi pelayanan publik serta program reformasi birokrasi di Polresta Malang Kota, Polda Jawa Timur, Rabu (13/8/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Karo RBP Stamarena Polri, Brigjen Pol Drs. Mas Gunarso, S.H., M.Si., bersama Karo Tikkom Div Tik Polri, Brigjen Pol Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si. Kehadiran mereka bertujuan memastikan inovasi yang dijalankan Polresta Malang Kota berkelanjutan, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dan sejalan dengan visi Polri sebagai institusi profesional, modern, serta dipercaya publik.
Brigjen Pol Gunarso menegaskan, verifikasi lapangan merupakan tahap penting untuk memastikan seluruh laporan sesuai dengan fakta di lapangan.
“Penilaian tidak hanya berdasarkan dokumen. Kami turun langsung ke wilayah, termasuk ke Polda Jatim dan Polresta Malang Kota, untuk melihat kinerja luar biasa rekan-rekan yang benar-benar melindungi dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peningkatan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat melalui perangkat komunikasi. Namun, menurutnya, kehadiran langsung petugas di lapangan tetap menjadi prioritas utama.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, S.H., S.I.K., M.Si., memaparkan inovasi terbaru berupa aplikasi Jogo Malang Presisi berbasis WhatsApp yang diluncurkan pada 7 Agustus lalu.
Aplikasi ini terintegrasi dengan 9 rumah sakit dan 23 instansi di Kota Malang, dilengkapi nota kesepahaman (MoU), serta menyediakan layanan pengaduan terpadu, informasi umum, dan layanan Presisi Kepolisian.
“Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah dimanfaatkan lebih dari 2.000 pengguna. Proses pelaporan dan akses layanan menjadi lebih cepat dan mudah,” jelas Kombes Pol Nanang.
Usai pemaparan di Ballroom Sanika Satyawada, tim meninjau langsung berbagai fasilitas pelayanan publik Polresta Malang Kota, termasuk ruang pelayanan terpadu, Malang Command Center (MCC), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan ruang layanan publik, untuk melihat implementasi inovasi yang telah dilaporkan. (*)
