Solusiindonesia.com – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Kota Malang pasca-rapat paripurna DPRD Kota Malang terkait pengambilan keputusan rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (2/9/2025).
Dalam wawancara usai rapat, Wahyu menyampaikan bahwa arahan pemerintah pusat, khususnya dari Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, menekankan pentingnya sikap jernih dalam menyikapi dinamika politik dan sosial terkini.
“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, masyarakat dipersilakan menyampaikan pendapat karena itu hak konstitusional. Namun, jangan sampai ada tindakan anarkis atau merugikan orang lain. Jika itu terjadi, tentu akan ada penindakan tegas sesuai aturan,” ujar Wahyu.
Wahyu juga mengapresiasi situasi di Kota Malang yang tetap kondusif. Ia menilai masyarakat mampu menyalurkan aspirasi dengan tertib, bahkan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung sebelumnya.
“Alhamdulillah, Kota Malang tetap damai. Masyarakat menyampaikan pendapat dengan baik, dan kami bisa menerima serta menindaklanjuti aspirasi mereka. Ini menunjukkan kedewasaan warga dan kesadaran untuk tidak terprovokasi isu-isu yang berpotensi memecah belah,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Malang akan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Wahyu menyebut akan mengaktifkan kembali sistem keamanan berbasis masyarakat, termasuk siskamling dan peran Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Swakarsa (Pam Swakarsa).
“Kami sudah meminta camat dan lurah untuk kembali menggerakkan masyarakat menjaga lingkungan. Partisipasi aktif warga sangat penting agar kondisi kondusif ini terus terjaga,” tegas Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu yang juga kader partai politik menyatakan bahwa arahan internal partainya sejalan dengan instruksi Presiden, yakni menjaga persatuan dan mencegah provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional maupun daerah.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Malang berharap situasi kondusif dapat terus terpelihara, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional. (*)
