Solusiindonesia.com –DPRD Kabupaten Malang dihebohkan oleh sebuah surat terbuka yang dikirim secara anonim dan mengatasnamakan “Tukang Ledeng Perumda Tirta Kanjuruhan.” Surat tersebut memuat keluhan serius tentang berbagai permasalahan internal yang diduga terjadi di perusahaan air milik daerah tersebut.
Dalam surat yang ditulis dengan nada sopan namun penuh kekecewaan itu, para pegawai lapangan menyuarakan keresahan atas kebijakan-kebijakan manajemen yang dinilai merugikan pegawai dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Gaji kami dipotong tanpa pemberitahuan jelas. Dua bulan terakhir ini kami kaget saat menerima slip gaji, tiba-tiba berkurang tanpa penjelasan,” tulis mereka dalam surat itu, seperti yang diterima redaksi solusiindonesia.com pada Sabtu, ( 17/05/2025).
Dan efek dari kondisi ini disebut telah menimbulkan masalah di rumah tangga sebagian besar pegawai.
Tak hanya soal gaji, para tukang ledeng juga menyoroti janji-janji direksi yang tidak terealisasi. “Katanya mau cepat tanggap, tapi kenyataannya kontraktor atau pihak ketiga tidak siap melakukan perbaikan,” ungkap surat tersebut.
Masalah lain yang dinilai sangat krusial adalah hilangnya asuransi pensiunan dan santunan kematian. Menurut mereka, jaminan masa depan yang dulunya ada kini menghilang begitu saja tanpa penjelasan.
“Kebutuhan dasar seperti kertas rekening, alat kerja teknik, dan bahkan alat tulis kantor kini menjadi barang langka,” keluh mereka lagi.
Surat itu juga menyoroti penghapusan biaya operasional untuk bagian di kantor direksi, yang dinilai menghambat kegiatan operasional ke unit-unit layanan. Akibatnya, kinerja pelayanan di lapangan pun terganggu. Suasana kerja internal juga disebut semakin tidak kondusif akibat berbagai persoalan hukum yang tengah menimpa Direktur Utama. Meskipun para pegawai mengaku tidak memahami sepenuhnya duduk perkara hukum tersebut, dampaknya dirasakan dalam bentuk ketidaknyamanan dan meningkatnya rasa saling curiga di antara pegawai.
Dalam penutupnya, para pengirim surat berharap agar DPRD Kabupaten Malang turun tangan untuk mengawal dan menyelesaikan persoalan ini. Mereka menegaskan bahwa surat ini bukan bentuk provokasi, melainkan jeritan hati yang ingin didengar.
Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Malang belum memberikan pernyataan resmi. Namun, sejumlah anggota dewan yang menerima salinan surat tersebut disebut tengah mendalami isinya dan berencana memanggil manajemen Perumda Tirta Kanjuruhan untuk klarifikasi.
Surat kaleng ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan suara dari lini terdepan pelayanan publik yang selama ini jarang terdengar. Kini, bola panas berada di tangan wakil rakyat dan manajemen perusahaan untuk menindaklanjuti keluhan ini secara serius dan transparan (*)
Cek Berita Lainnya di 
