Solusiindonesia.com — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui program sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Prabowo menilai kemiskinan kerap diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga negara harus hadir memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci utama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
“Kami telah membangun 160 sekolah berasrama untuk anak-anak termiskin dan akan mencapai 500. Tujuan kami memutus rantai kemiskinan. Biasanya, anak petani miskin akan tetap menjadi petani miskin. Anak pemulung akan menjadi pemulung. Saya bertekad memutus lingkaran kemiskinan itu,” ujar Prabowo.
Melalui sekolah berasrama, pemerintah berupaya memastikan anak-anak dari kelompok paling rentan memperoleh pendidikan berkualitas, lingkungan belajar yang layak, serta kesempatan yang sama untuk meningkatkan mobilitas sosial mereka.
Selain itu, Prabowo juga memaparkan rencana renovasi 60 ribu sekolah dan pembangunan 1.000 sekolah terpadu modern sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Kebijakan tersebut diyakini akan memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat.
Prabowo menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini berada pada titik terendah sepanjang sejarah. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.
“Tugas seorang pemimpin, kata seorang guru saya, sangat sederhana, membuat kaum miskin dan lemah bisa tersenyum. Itulah misi hidup saya,” ucapnya.
Kepala Negara menegaskan, seluruh kebijakan sosial pemerintah diarahkan untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan berkelanjutan, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis tahunan guna menekan biaya kesehatan jangka panjang masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di awal masa kepemimpinannya. Ia menyebut pemerintah berhasil mengungkap penyalahgunaan tata kelola BBM serta menyita sekitar 4 juta hektare perkebunan sawit ilegal.
“Sungguh menakjubkan, saya menyebut ini usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas, saya menyebutnya secara terbuka ‘Greedonomics’. Ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik-praktik rakus,” kata Prabowo.
Ia mengaitkan praktik tersebut dengan istilah robber barons yang dikenal pada abad ke-19, yang menurutnya memiliki makna serupa dengan konsep greedonomics. Prabowo menegaskan, tidak akan ada iklim investasi yang sehat tanpa kepastian penegakan hukum yang adil.
“Tidak ada seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum,” tegasnya.
Prabowo menekankan komitmennya untuk menegakkan hukum di atas kepentingan pribadi maupun korporasi. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang merasa bisa membeli pejabat pemerintah.
“Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, ‘Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” ujarnya.
Selain penyitaan lahan sawit ilegal, Prabowo menyebut pemerintah juga menutup sekitar 1.000 lokasi tambang ilegal serta mencabut izin 28 perusahaan dengan total luas lahan mencapai 1,01 juta hektare yang beroperasi di kawasan hutan lindung.
Prabowo menegaskan, pemerintahannya akan menghadapi praktik korupsi secara tegas dan terbuka. Ia mengakui korupsi merupakan penyakit serius yang harus dihadapi dengan keberanian.
“Seperti halnya seseorang yang menghadapi penyakit, kita harus berani mengakui penyakit yang kita derita. Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini menantang, tidak banyak orang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” pungkas Prabowo.
