Solusiindonesia.com — Musisi Ramond Dony Adam, yang populer dengan nama DJ Donny, membuka peluang untuk meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah ini diambil menyusul serangkaian aksi teror mengerikan yang menimpa dirinya dan keluarga dalam sepekan terakhir.
Donny menegaskan bahwa faktor keselamatan menjadi prioritas utama sebelum ia benar-benar mengajukan permohonan resmi ke LPSK.
“Permohonan ke LPSK saat ini belum saya ajukan, tapi tidak menutup kemungkinan akan saya tempuh (jika teror berlanjut),” ujar Donny saat dikonfirmasi, Jumat (2/1/2026) dikutip Tempo.
Kronologi Teror: Dari Bangkai Ayam hingga Bom Molotov
Rentetan intimidasi terhadap DJ Donny terjadi secara bertubi-tubi sejak akhir tahun 2025:
- 29 Desember 2025: Donny menerima paket berisi bangkai ayam tanpa kepala. Di dalamnya terdapat pesan ancaman serta foto wajahnya yang diedit dengan luka di bagian leher.
- Awal Januari 2026: Rekaman CCTV menunjukkan dua orang tak dikenal melempar bom molotov ke kediamannya.
Penyelidikan Polda Metro Jaya
Kasus ini telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tim INAFIS dilaporkan telah turun ke lokasi untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mengumpulkan bukti-bukti krusial.
Beberapa barang bukti yang telah diamankan polisi meliputi:
- Pecahan kaca dan sumbu bom molotov.
- Bangkai ayam dan foto ancaman.
- Rekaman kamera pengawas (CCTV).
Donny berharap pihak kepolisian bergerak cepat menangkap dalang di balik aksi ini agar situasi kembali kondusif.
Dugaan Motif: Pembungkaman Kritik Ekologi
Donny menduga kuat bahwa teror ini berkaitan erat dengan sikap kritisnya di media sosial mengenai penanganan bencana ekologi di Sumatera.
Menariknya, insiden serupa tidak hanya menimpa Donny. Sejumlah figur publik dan aktivis yang menyuarakan isu serupa juga melaporkan intimidasi serupa, di antaranya:
- Iqbal Damanik (Greenpeace)
- Sherly Annavita (Content Creator)
- Yama Carlos (Aktor)
- Virdian Aurelio
Sorotan Amnesty Internasional
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pola intimidasi ini. Menurutnya, serangan ini adalah upaya nyata untuk membungkam kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
“Rentetan teror ini menunjukkan Indonesia belum memiliki kewibawaan hukum yang kuat dalam melindungi warga negara yang kritis,” tegas Usman.
