Solusiindonesia.com – Di bawah terik matahari siang, ratusan santri berbusana putih berderet rapi di depan gedung DPRD Kota Malang. Wajah-wajah muda itu memancarkan semangat dan keprihatinan yang sama: membela marwah pesantren dan para kiai yang mereka anggap tengah dilecehkan oleh salah satu tayangan di stasiun televisi nasional, Trans7. Rabu (15/10/2025).
Dengan iringan lantunan shalawat dan poster bertuliskan “Jaga Marwah Pesantren”, para santri berkumpul di halaman masjid Jamik Kota Malang dan berjalan tertib menuju halaman DPRD.
Mereka datang bukan untuk membuat gaduh, melainkan menyuarakan kegelisahan bersama—suara dari rahim pesantren yang merasa tersakiti oleh pemberitaan yang dinilai tidak berdasar.
Di antara gemuruh massa, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, yang juga dikenal sebagai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berdiri di hadapan mereka. Dengan nada tegas namun penuh empati, ia menyampaikan dukungan kepada para santri dan menegaskan bahwa DPRD turut merasakan luka yang sama.
“Kita lahir dari rahim pesantren, dari rahim para kiai,” ujar Anas dengan lantang. “Maka hari ini kita punya kegelisahan, kemarahan, dan kesedihan yang sama atas apa yang dilakukan Trans7. Apa pun yang melecehkan marwah kiai, pesantren, dan ulama, kita akan melawan. Kita berdiri di barisan yang sama dengan para santri.”
Bagi Anas, permintaan maaf dari pihak Trans7 belum cukup menuntaskan masalah. Ia menilai, penegakan hukum harus tetap berjalan, agar kejadian serupa tidak terulang dan publik mendapat pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga etika dalam pemberitaan.
“Permintaan maaf boleh disampaikan, tapi proses hukum tidak boleh berhenti di situ,” katanya lagi. “Ini bukan hanya soal pesantren, tapi soal menjaga keutuhan bangsa dan martabat nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para ulama.”
Anas juga menyinggung pentingnya verifikasi dan pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan pesantren sebelum sebuah media menyajikan tayangan ke publik. Ia menilai, peristiwa ini menjadi cermin lemahnya kesadaran sebagian pihak terhadap peran besar pesantren dalam sejarah dan pendidikan bangsa.
“Pesantren sudah ada sejak masa pra-kemerdekaan, ikut berjuang bersama rakyat Indonesia. Karena itu, kami sangat menyesalkan adanya tayangan yang terkesan merendahkan lembaga yang begitu berjasa,” ungkapnya.
Sebagai politisi PKB yang berakar kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama, Anas menegaskan bahwa suara penolakan terhadap tayangan Trans7 ini bergema serentak dari pusat hingga daerah. Menurutnya, seluruh kader PKB di berbagai tingkatan ikut merasakan luka yang sama.
“Gerakan ini tidak hanya di Malang. Dari pusat hingga daerah, suara kita sama. Terutama kami yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan pesantren, sangat terluka dengan apa yang terjadi,” tegasnya.
Menjelang siang, suasana di depan kantor DPRD mulai reda. Massa aksi menutup kegiatan dengan doa bersama dan pembacaan pernyataan sikap. Dalam doa itu, mereka menyelipkan harapan: agar keadilan ditegakkan, dan agar pesantren tetap menjadi lentera moral bangsa.
Aksi damai ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga pengingat bahwa pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama—melainkan ruang pembentukan karakter, kebangsaan, dan kemanusiaan. Suara dari rahim pesantren hari itu menggema, menuntut penghormatan, keadilan, dan empati. (*)
