Solusiindonesia.com — Tragedi berdarah di Simpang Susun Exit Tol Krapyak pada 22 Desember 2025 bukan sekadar angka statistik kecelakaan. Tewasnya 16 nyawa dalam bus PT Cahaya Pariwisata Transportasi adalah potret kelam industri transportasi kita: sebuah “mesin pembunuh” berkedok jasa perjalanan yang dipelihara oleh ketamakan pemilik dan lemahnya pengawasan.
Penetapan Direktur Utama PT Cahaya Pariwisata Transportasi, Ahmad Warsito, sebagai tersangka oleh Polrestabes Semarang pada Rabu (18/2/2026) seharusnya menjadi lonceng kematian bagi praktik bus “bodong” di tanah air. Namun, pertanyaannya: mengapa bisnis maut ini bisa bernapas lega selama empat tahun tanpa terendus radar otoritas?
Investigasi: Anatomi Kelalaian yang Terstruktur
Fakta yang dibeberkan Kapolrestabes Semarang, Kombes Syahduddi, mengungkap betapa sistematisnya pengabaian keselamatan di tubuh perusahaan ini:
- Trayek Ilegal Sejak 2022: Bus rute Bogor-Jogja ini beroperasi tanpa Izin Trayek dan Kartu Pengawasan (KPS). Selama tiga tahun, armada ini melenggang di jalan nasional dan tol tanpa legalitas formal. Bagaimana mungkin sistem monitoring kita bisa kecolongan selama itu?
- Sopir Tanpa Kualifikasi: Sopir bus, Gilang, hanya dibekali SIM B1 Umum palsu. Perusahaan tidak memberikan pelatihan, apalagi tes kelayakan. SOP-nya sederhana namun mematikan: asal bisa memarkirkan bus di garasi, mereka dianggap layak membawa puluhan nyawa melintasi provinsi.
- Standar Keselamatan Nol: Ketiadaan sabuk pengaman di kursi penumpang bukan sekadar “kekurangan fasilitas”, melainkan pelanggaran berat aturan Kementerian Perhubungan yang secara langsung berkontribusi pada tingginya angka fatalitas saat benturan terjadi.
Lampu Kuning Jelang Mudik Nasional 2026
Kasus Krapyak muncul di saat yang sangat krusial: menjelang Mudik Nasional Lebaran 2026. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 62% bus pariwisata di Indonesia masih melanggar aturan keselamatan. Angka ini adalah bom waktu yang siap meledak di tengah arus jutaan orang yang akan pulang kampung.
Kementerian Perhubungan tidak bisa lagi hanya bermain di level imbauan atau ramp check seremonial. Jika dari 12 unit bus milik tersangka hanya 4 yang berizin, berapa banyak “perusahaan bayangan” lain yang saat ini sedang mengecat bus tuanya untuk menyambut lonjakan pemudik bulan depan?
“Keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh argumen setoran atau pemangkasan anggaran keselamatan.”
Pesan Tegas untuk Pemegang Kebijakan
Publik mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk:
- Audit Total Seluruh PO: Jangan tunggu kecelakaan maut terjadi. Cabut izin operasional perusahaan yang terbukti memelihara unit tanpa KPS atau menggunakan sopir “tembak”.
- Integrasi Data Digital: Optimalkan aplikasi seperti Mitra Darat agar masyarakat bisa mengecek secara real-time legalitas bus sebelum naik.
- Sanksi Pidana Korporasi: Penetapan Dirut sebagai tersangka di kasus Krapyak harus menjadi standar baru. Pemilik perusahaan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas sistem yang buruk, bukan hanya sopir di lapangan.
Negara tidak boleh kalah oleh pengusaha nakal yang menukar nyawa manusia dengan lembaran rupiah. Tragedi Krapyak adalah peringatan terakhir sebelum jalur mudik 2026 berubah menjadi ladang pembantaian berikutnya.
