Solusiindonesia.com —Pemerintah kembali menyoroti timpangnya akses pasar film nasional dengan mendorong penyusunan skema bisnis bagi bioskop di tingkat kabupaten dan kota. Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bekerja sama dengan Danantara untuk merumuskan model bisnis baru yang dianggap mendesak guna mengatasi keterbatasan jumlah layar bioskop di Indonesia.
Instruksi tersebut pertama kali disampaikan dalam rapat terbatas tiga pekan lalu dan kembali ditegaskan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat menghadiri Jogja-NETPAC Asian Film Festival Market 2025 di Jogja Expo Center, Bantul, Sabtu (29/11/2025).
Menurut Riefky, persoalan akses penayangan masih menjadi hambatan utama bagi industri film nasional. Dengan rasio layar yang jauh di bawah kebutuhan, banyak film lokal tidak mendapat kesempatan tayang di layar lebar.
“Rasionya masih rendah sekali, sehingga banyak film yang sudah diproduksi tidak bisa masuk ke layar-layar lebar,” ujarnya. Sesuai yang dilansir oleh Kompas.com
Dorongan pemerintah ini menunjukkan perhatian pada pemerataan infrastruktur perfilman, terutama di daerah yang masih minim fasilitas hiburan modern. Dengan semakin bertumbuhnya produksi film nasional, kebutuhan distribusi yang lebih luas menjadi semakin mendesak.
Meski demikian, skema bisnis yang tengah dirancang bersama Danantara belum diungkap secara detail. Pemerintah menilai peluang ekonomi untuk pengembangan bioskop daerah cukup besar, namun tetap membutuhkan dukungan dan keberpihakan kebijakan, termasuk insentif dan kemudahan regulasi.
Kemenekraf menyatakan proses penyusunan model bisnis masih berlangsung dan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem film. “Kami bersama Danantara diminta Presiden untuk membicarakan dan mendiskusikan mengenai ini. Pola seperti apa masih disusun, butuh waktu,” kata Riefky.
Langkah ini juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas infrastruktur hiburan sekaligus menumbuhkan industri kreatif lokal. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menjadi pekerjaan besar, dan publik menunggu bagaimana kebijakan ini diterjemahkan menjadi program konkret.
