Solusilndonesia.com — Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali mengambil langkah menjauh dari kerja sama global dengan memutuskan menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk badan kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta perjanjian PBB yang menjadi dasar negosiasi iklim dunia.
Mengutip siaran pers Gedung Putih, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan dukungan Amerika Serikat terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional. Pada Rabu (7/1/2026)
Keputusan ini diambil setelah pemerintahannya menyelesaikan peninjauan menyeluruh atas keterlibatan dan pendanaan AS di berbagai organisasi internasional, termasuk yang berada di bawah naungan PBB.
Menurut laporan AP News, sebagian besar lembaga yang terdampak merupakan badan, komisi, serta panel penasihat terkait PBB yang menangani isu iklim, ketenagakerjaan, migrasi, dan topik lain yang oleh pemerintahan Trump dianggap sebagai bagian dari agenda keberagaman dan kebijakan “woke”.
Selain lembaga PBB, daftar tersebut juga mencakup organisasi non-PBB seperti Kemitraan untuk Kerja Sama Atlantik, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, serta Forum Kontraterorisme Global.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa peninjauan tersebut menemukan berbagai persoalan serius.
“Pemerintahan Trump menilai lembaga-lembaga ini memiliki mandat yang berlebihan, salah kelola, tidak efisien, boros, serta dikuasai oleh kepentingan aktor tertentu yang bertentangan dengan agenda nasional Amerika Serikat,” ujar Rubio.
Ia menambahkan, sebagian organisasi bahkan dinilai berpotensi mengancam kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran AS.
Langkah penarikan diri ini diambil di tengah kebijakan luar negeri Trump yang kian agresif dan kontroversial, termasuk operasi militer serta ancaman diplomatik yang mengguncang sekutu dan lawan. Pemerintahan Trump sebelumnya juga dikaitkan dengan penangkapan pemimpin Venezuela, Nicolás Maduro serta pernyataan mengenai niat AS untuk mengambil alih Greenland.
Sebelum keputusan terbaru ini, AS telah lebih dulu menghentikan dukungan terhadap sejumlah lembaga internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta UNESCO. Pemerintahan Trump juga menerapkan kebijakan pembayaran iuran yang selektif, hanya mendanai lembaga yang dianggap sejalan dengan kepentingan nasional AS.
Daniel Forti, Kepala Urusan PBB di International Crisis Group, menilai kebijakan ini mencerminkan pendekatan baru Washington terhadap multilateralisme.
“Yang kita lihat adalah sikap ‘ikut aturan kami atau tidak sama sekali’. Ini gambaran jelas tentang kerja sama internasional versi pemerintahan Trump, di mana syaratnya ditentukan sepenuhnya oleh AS,” ujarnya.
Kebijakan tersebut menandai pergeseran signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya, baik dari Partai Republik maupun Demokrat. Dampaknya, PBB yang tengah melakukan evaluasi internal terpaksa merespons dengan pemangkasan staf dan pengurangan sejumlah program.
Meski demikian, pejabat pemerintahan Trump menegaskan bahwa AS tidak sepenuhnya menutup pintu bagi PBB. Mereka menyatakan masih melihat nilai strategis dalam beberapa lembaga, terutama yang berkaitan dengan penetapan standar global di tengah persaingan dengan China, seperti Uni Telekomunikasi Internasional, Organisasi Maritim Internasional, dan Organisasi Buruh Internasional.
Salah satu keputusan paling disorot adalah penarikan diri AS dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Perjanjian yang ditandatangani 198 negara sejak 1992 itu menjadi fondasi utama Perjanjian Paris. Trump, yang berulang kali menyebut perubahan iklim sebagai “tipuan”, kembali menarik AS dari perjanjian tersebut setelah kembali ke Gedung Putih.
Mantan Penasihat Iklim Nasional Gedung Putih, Gina McCarthy, mengecam langkah tersebut sebagai keputusan yang “sempit, memalukan, dan tidak masuk akal”. Ia menilai kebijakan itu melemahkan posisi AS dalam memengaruhi investasi dan kebijakan global bernilai triliunan dolar, sekaligus meningkatkan risiko bencana besar di dalam negeri.
Para ilmuwan menyatakan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada meningkatnya kejadian cuaca ekstrem, mulai dari banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga gelombang panas yang mematikan. Rob Jackson, ilmuwan iklim Universitas Stanford sekaligus pimpinan Global Carbon Project, memperingatkan bahwa mundurnya AS dapat menghambat upaya global menekan emisi gas rumah kaca karena memberi alasan bagi negara lain untuk menunda komitmen mereka.
Selain UNFCCC, Dana Kependudukan PBB (UNFPA) juga kembali menjadi sasaran kebijakan Trump. Badan tersebut selama ini memberikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi di berbagai negara.
Trump dan sejumlah tokoh Partai Republik menuduh UNFPA terlibat dalam praktik aborsi paksa, terutama di China, meski tinjauan Departemen Luar Negeri AS pada masa pemerintahan Joe Biden tidak menemukan bukti atas klaim tersebut.
Organisasi lain yang turut ditinggalkan AS antara lain Carbon Free Energy Compact, Universitas PBB, Komite Penasihat Kapas Internasional, Organisasi Kayu Tropis Internasional, Institut Geografi dan Sejarah Pan-Amerika, Federasi Internasional Dewan Seni dan Lembaga Kebudayaan, serta Kelompok Studi Timbal dan Seng Internasional.
