Solusilndonesia.com — Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan penyaluran bantuan sebesar 45 juta dollar AS (sekitar Rp 757 miliar) guna memperkuat gencatan senjata antara Thailand-Kamboja yang dinilai masih rentan.
Bantuan ini merupakan bagian dari langkah diplomatik Washington untuk menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara, menyusul kembali meningkatnya ketegangan di kawasan perbatasan kedua negara.
Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS untuk urusan Asia Timur, Michael DeSombre, telah melakukan kunjungan ke Thailand dan Kamboja guna membahas mekanisme pelaksanaan bantuan tersebut di lapangan.
DeSombre merinci, dana bantuan AS akan difokuskan pada tiga sektor utama:
- Sebesar 20 juta dollar AS dialokasikan untuk memberantas perdagangan narkoba serta kejahatan penipuan siber yang marak di wilayah perbatasan Kamboja.
- Selanjutnya, 15 juta dollar AS disiapkan sebagai bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang mengungsi akibat bentrokan bersenjata yang terjadi belakangan ini.
- Sementara itu, 10 juta dollar AS akan digunakan untuk mendukung program pembersihan ranjau darat di sepanjang garis perbatasan Thailand-Kamboja.
“Amerika Serikat akan terus mendukung Pemerintah Kamboja dan Thailand saat mereka menerapkan Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur, dan membuka jalan bagi kembalinya perdamaian, kemakmuran, serta stabilitas bagi rakyat mereka dan kawasan ini,” ujar DeSombre pada Jumat (9/1/2026), dikutip dari kantor berita AFP.
Upaya penguatan gencatan senjata ini merujuk pada kesepakatan damai yang ditandatangani kedua negara pada Oktober 2025 di Malaysia, di hadapan Presiden AS Donald Trump, ketika Malaysia menjabat sebagai Ketua ASEAN.
Namun demikian, kondisi keamanan di lapangan masih belum sepenuhnya stabil. Bentrokan besar kembali pecah pada bulan lalu sebelum Thailand dan Kamboja menyepakati gencatan senjata pada 27 Desember 2025.
Dalam perkembangan tersebut, Thailand sempat menuduh Kamboja melanggar kesepakatan gencatan senjata melalui tembakan lintas batas yang diklaim terjadi secara tidak sengaja. Sebaliknya, pihak Kamboja mendesak Thailand agar menarik pasukan militernya dari wilayah perbatasan yang menurut Phnom Penh merupakan bagian dari kedaulatan mereka.
Konflik yang telah berlangsung lama antara dua negara tetangga di Asia Tenggara itu berakar pada sengketa demarkasi perbatasan sepanjang 800 kilometer, yang merupakan peninggalan era kolonial.
Perselisihan tersebut mencakup klaim atas wilayah kedaulatan serta sejumlah situs reruntuhan candi kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi.
Presiden Trump secara terbuka menyebut penyelesaian konflik Thailand-Kamboja sebagai salah satu capaian utama diplomasi pemerintahannya. Presiden ke-47 Amerika Serikat itu bahkan kerap mengklaim bahwa keterlibatannya dalam mendamaikan berbagai konflik global membuatnya layak meraih Hadiah Nobel Perdamaian.
Kucuran bantuan terbaru ini juga menandai perubahan sikap Washington. Sebelumnya, pemerintahan Trump dikenal memangkas ketat bantuan luar negeri, termasuk sempat membekukan pendanaan untuk program pembersihan ranjau di Kamboja, dengan alasan hanya akan membiayai program yang dianggap sejalan dengan kepentingan langsung Amerika Serikat.
