Solusiindonesia.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan baru berupa tarif 25 persen untuk semua negara yang berbisnis dengan Iran.
“Berlaku segera, negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif 25% untuk semua transaksi dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan mengikat,” kata Trump melalui platform Truth Social, Selasa (13/1/2026), dilansir AFP.
Langkah ini memicu perhatian global karena Iran memiliki sejumlah mitra dagang utama, termasuk China, Turki, Uni Emirat Arab, dan Irak, menurut basis data ekonomi Trading Economics. Tarif ini diumumkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, setelah protes anti-pemerintah di Iran menelan sejumlah korban jiwa.
Gedung Putih menegaskan bahwa opsi militer masih dipertimbangkan. “Serangan udara adalah salah satu dari sekian banyak opsi yang tersedia,” ujar Sekretaris Pers Karoline Leavitt.
Namun, ia juga menekankan adanya jalur diplomatik yang terbuka melalui utusan khusus Trump, Steve Witkoff. Menurut Leavitt, nada yang disampaikan Iran secara pribadi berbeda dengan retorika publik yang mereka keluarkan.
Ketegangan meningkat setelah Trump memperingatkan Iran agar tidak menembaki para demonstran yang menuntut perubahan. Menanggapi ancaman tersebut, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan bahwa militer Amerika dan Israel akan menjadi “sasaran yang sah” jika Amerika menyerang Republik Islam.
Pengumuman ini menambah kompleksitas hubungan internasional di wilayah Timur Tengah, yang sudah tegang akibat krisis hak asasi manusia dan ketidakstabilan politik.
Tarif baru Trump bisa berdampak luas terhadap perdagangan global, karena negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi signifikan dengan Iran harus mempertimbangkan risiko biaya tambahan yang signifikan dalam transaksi dengan AS.
Para analis menilai, keputusan Trump ini tidak hanya menekankan pendekatan keras terhadap Iran, tetapi juga memberi sinyal kepada sekutu dan musuh bahwa Amerika siap menggunakan tekanan ekonomi sebagai alat diplomasi, sambil tetap membuka jalur negosiasi jika Iran memilih dialog.
