Solusiindonesia.com — Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, melakukan tindakan tegas dengan memecat pejabat senior di tengah inspeksi lapangan. Kim meluapkan amarahnya saat meninjau Kompleks Mesin Ryongsong setelah menilai proyek modernisasi industri di lokasi tersebut tidak mengalami kemajuan signifikan.
Dalam laporannya pada Selasa (20/1/2026), media pemerintah KCNA menyebutkan bahwa Kim Jong Un langsung mencopot Wakil Perdana Menteri Kabinet, Yang Sung Ho, dari jabatannya. Keputusan drastis ini diambil karena Yang dinilai tidak kompeten dan gagal menjalankan kebijakan ekonomi negara dengan efektif.
Analogi Tajam: “Kambing Tarik Gerobak”
Kim Jong Un mengkritik keras proses penunjukan kader yang dianggapnya sebagai kesalahan fatal. Ia menggunakan analogi unik untuk menggambarkan ketidakmampuan para pejabatnya dalam memimpin sektor industri.
“Sederhananya, itu seperti memasangkan gerobak pada kambing. Padahal, yang seharusnya menarik gerobak adalah lembu, bukan kambing,” ujar Kim mengutip laporan AFP.
Ia juga mengecam sikap mental para pembuat kebijakan yang dianggapnya sudah terlalu lama terbiasa dengan sikap:
- Pesimis terhadap target negara.
- Tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
- Pasif dalam menghadapi tantangan teknis.
Ancaman Pembersihan Massal Jelang Kongres Partai
Kemarahan Kim ini muncul di saat Pyongyang tengah bersiap menyelenggarakan kongres partai penguasa pertama dalam lima tahun terakhir. Para analis memperkirakan kongres tersebut akan digelar dalam beberapa minggu ke depan sebagai momentum penguatan kekuasaan.
Selain pemecatan Yang Sung Ho, Kim memberikan peringatan keras kepada pejabat ekonomi lainnya. Ia menilai kepemimpinan ekonomi saat ini hampir tidak mampu membimbing penyesuaian industri maupun peningkatan teknologi nasional.
Fokus pada Disiplin dan Antikorupsi
Aksi “amuk” Kim Jong Un ini merupakan kelanjutan dari sikap tegasnya bulan lalu. Dalam pertemuan besar petinggi Pyongyang, ia bersumpah akan memberantas “kejahatan” birokrasi dan menegur pejabat yang malas.
Meski tidak merinci secara spesifik, media pemerintah mengisyaratkan adanya banyak “penyimpangan” disiplin. Istilah ini sering kali digunakan oleh otoritas Korea Utara sebagai eufemisme untuk praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat elit politik.
