Solusiindonesia.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) secara daring untuk membahas perkembangan kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Senin (19/1/ 2025).
Rapat tersebut digelar melalui konferensi video di tengah agenda kunjungan kerja Prabowo ke London, Inggris.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut mengikuti ratas tersebut dari Jakarta, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengikuti rapat dari London didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam tersebut difokuskan pada evaluasi dan perkembangan penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH. Satuan tugas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan mulai beroperasi sejak Januari 2025, tak lama setelah Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI.
“Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujar Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.
Sebelumnya, pada akhir Desember 2025, Satgas PKH telah melaporkan capaian signifikan berupa penyerahan dana bernilai triliunan rupiah hasil penertiban kawasan hutan. Presiden Prabowo juga menegaskan agar Satgas PKH bertindak tegas dan tidak ragu menindak siapa pun yang melanggar hukum demi menjaga dan menyelamatkan kekayaan negara.
Adapun kunjungan kerja Presiden Prabowo ke London bertujuan membahas sejumlah kerja sama strategis antara Indonesia dan Inggris, termasuk di sektor ekonomi dan maritim.
Lawatan ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi aktif serta membangun kemitraan internasional yang saling menguntungkan.
