Solusiindonesia.com — Ketegangan diplomatik antara Teheran dan Barat mencapai titik didih baru. Pemerintah Iran secara resmi mendeklarasikan seluruh angkatan bersenjata negara-negara Eropa sebagai kelompok teroris. Langkah drastis ini diambil sebagai tindakan balasan (tit-for-tat) setelah Uni Eropa menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam daftar hitam terorisme mereka.
Dalam sesi legislatif yang berlangsung pada Minggu (1/2/2026), suasana di parlemen Iran tampak tidak biasa. Melansir laporan AFP, mayoritas anggota parlemen kompak mengenakan seragam hijau khas Garda Revolusi sebagai simbol solidaritas.
Ruang sidang pun bergema dengan slogan-slogan anti-Barat. Para anggota parlemen meneriakkan kecaman yang ditujukan kepada Amerika Serikat, Israel, dan Uni Eropa sebagai bentuk protes atas tekanan internasional terhadap kedaulatan militer mereka.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa keputusan ini memiliki dasar hukum yang kuat.
- Dasar Hukum: Pasal 7 Undang-Undang Tindakan Balasan.
- Ketentuan: Melabeli tentara negara-negara Eropa sebagai organisasi teroris.
- Sejarah Regulasi: Undang-undang ini pertama kali diaktifkan pada 2019 saat Amerika Serikat mengklasifikasikan IRGC sebagai organisasi teroris.
Meskipun deklarasi ini telah diumumkan secara resmi melalui televisi negara, para analis masih mengkaji dampak operasional langsung dari kebijakan tersebut terhadap hubungan diplomatik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Pengumuman ini dilakukan pada momen yang sangat simbolis bagi Republik Islam Iran. Sidang tersebut bertepatan dengan peringatan ke-47 kepulangan Ayatollah Ruhollah Khomeini dari pengasingan pada tahun 1979, peristiwa kunci yang mendasari berdirinya sistem pemerintahan Iran saat ini.
Sebagai informasi, Garda Revolusi merupakan sayap militer ideologis yang memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas internal dan eksternal Iran. Namun, di mata negara-negara Barat, IRGC dianggap bertanggung jawab atas tindakan represif terhadap berbagai gerakan protes di Iran yang telah memicu kritik tajam terkait pelanggaran hak asasi manusia.
Langkah Iran ini diprediksi akan semakin mempersulit ruang dialog nuklir dan kerja sama ekonomi antara Teheran dan Brussel di masa depan.
