Solusiindonesia.com — Dinamika politik di Republik Islam Iran memasuki babak baru yang krusial. Majelis Ahli dilaporkan telah menetapkan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru pada Rabu (4/3/2026). Penunjukan ini dilakukan menyusul wafatnya sang ayah, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan militer yang mengguncang kawasan tersebut beberapa waktu lalu.
Berdasarkan laporan Iran International, terpilihnya Mojtaba tidak lepas dari dukungan kuat dan tekanan dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Langkah cepat ini diambil sesuai dengan Pasal 111 Konstitusi Iran, yang mewajibkan Majelis Ahli untuk segera menunjuk pemimpin baru guna mengisi kekosongan kekuasaan pasca-meninggalnya pemimpin tertinggi.
Sebelumnya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, telah mengonfirmasi bahwa Majelis Ahli mulai bersidang sejak Minggu (1/3/2026). Fokus utama pertemuan tersebut adalah memastikan stabilitas pemerintahan setelah Ayatollah Ali Khamenei dinyatakan syahid.
Ketegangan memuncak pada Sabtu pagi (28/2/2026), ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara masif ke berbagai wilayah Iran, termasuk pusat pemerintahan di Teheran. Serangan tersebut tidak hanya merusak infrastruktur vital, tetapi juga merenggut nyawa warga sipil dan sang pemimpin tertinggi.
Sebagai respons, Iran telah melancarkan serangan rudal balasan yang menargetkan:
- Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
- Wilayah strategis di Israel.
Ali Larijani menegaskan bahwa operasi militer Iran bersifat defensif dan terukur.
“Teheran tidak berniat menyerang negara-negara tetangga. Target utama kami hanyalah fasilitas militer pihak yang melakukan agresi,” tegasnya melalui siaran televisi nasional.
Kematian Ali Khamenei dan penunjukan Mojtaba memicu reaksi luas di tanah air maupun mancanegara. Di Indonesia, sejumlah organisasi besar seperti Muhammadiyah dan MUI telah menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mendesak peninjauan ulang terhadap sistem keseimbangan kekuatan (balance of power) dunia untuk mencegah perang yang lebih luas.
