Solusiindonesia.com — Pemerintahan baru Korea Selatan di bawah Presiden Lee Jae Myung tengah berupaya merebut kembali kendali operasional militer masa perang (OPCON) dari Amerika Serikat, sebuah langkah yang dinilai dapat mengubah dinamika keamanan di Semenanjung Korea dan mempertegas arah kebijakan luar negeri Seoul ke depan.
Upaya ini menjadi bagian dari cetak biru lima tahun pemerintahan Lee yang diumumkan oleh Komite Perencanaan Urusan Negara, meskipun dokumen tersebut masih belum final dan akan melalui proses evaluasi sebelum diadopsi secara resmi oleh kabinet.
Presiden Lee terpilih dalam pemilu luar biasa pada Juni lalu setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol akibat kegagalan memberlakukan status darurat militer pada akhir tahun sebelumnya.
Langkah pengambilalihan kendali militer ini dinilai strategis oleh banyak pengamat di Asia Timur, mengingat selama ini kendali militer masa perang dipegang oleh Komando Pasukan Gabungan yang dipimpin Amerika Serikat. Dalam kondisi damai, kendali operasional tetap berada di tangan militer Korea Selatan.
Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back menyatakan dalam uji kelayakan di parlemen bahwa proses ini akan membutuhkan diskusi intensif dengan Washington, mengingat sensitivitas dan kompleksitas aliansi militer kedua negara.
Tidak hanya dalam bidang militer, pemerintahan Lee juga mulai menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang berbeda, terutama terhadap Korea Utara. Presiden Lee memilih jalur rekonsiliasi, termasuk melarang pengiriman selebaran propaganda ke wilayah Utara dan membongkar fasilitas siaran anti-Pyongyang, kebijakan yang langsung direspons oleh Korea Utara dengan langkah serupa.
Kedua Korea bahkan dilaporkan telah sama-sama menghentikan aksi penyebaran balon berisi sampah lintas perbatasan serta menurunkan perangkat pengeras suara di zona perbatasan.
Langkah Presiden Lee ini mencerminkan dorongan Korea Selatan untuk menegaskan kedaulatan militernya di tengah dinamika geopolitik Asia Timur yang kian kompleks. Di saat yang sama, Seoul juga menekankan pentingnya diplomasi pragmatis untuk mengangkat peran internasionalnya ke tingkat G7 Plus.
Presiden Lee dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang untuk bertemu dengan PM Shigeru Ishiba pada 23–24 Agustus, sebelum melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat untuk pertemuan puncak dengan Presiden Donald Trump menjadikan kunjungan ke Jepang sebagai prioritas diplomatik yang tak lazim dalam tradisi Korea Selatan.
Pemerintah Lee juga menyiapkan langkah besar dalam negeri, termasuk revisi terhadap 951 regulasi dan pengalokasian anggaran sebesar USD 152 miliar (sekitar Rp2.447 triliun) hingga 2030 untuk mewujudkan visi tersebut.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Seoul dalam menata ulang peran militer dan diplomatiknya di kawasan sebuah sinyal yang patut dicermati oleh negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas regional di Semenanjung Korea.
