Solusiindonesia.com — Kota Gaza dan wilayah sekitarnya kini resmi dinyatakan mengalami kelaparan, dengan potensi meluas ke seluruh jalur tersebut, menurut laporan lembaga pemantau kelaparan global yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mengutip dari Al Jazeera, sistem Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) melaporkan bahwa 514.000 warga Palestina sekitar seperempat populasi Gaza telah jatuh ke kondisi kelaparan.
Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 641.000 orang pada akhir September. Jumat (22/08/2025).
Krisis ini merupakan dampak dari perang berkepanjangan selama 22 bulan, di mana pasukan Israel menghancurkan infrastruktur, toko roti, serta memblokir masuknya bantuan ke wilayah yang terkepung. Banyak warga sipil bahkan tewas saat berusaha mendapatkan makanan.
Untuk pertama kalinya, IPC mencatat kelaparan di luar kawasan Afrika. Badan tersebut juga memperingatkan bahwa bencana ini kemungkinan menyebar hingga ke wilayah tengah dan selatan Gaza, termasuk Deir el-Balah dan Khan Younis pada bulan depan.
Berbagai reaksi muncul dari para pemimpin dunia dan organisasi kemanusiaan menanggapi laporan ini.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut kelaparan di Gaza sebagai “bencana buatan manusia, kegagalan moral, sekaligus kegagalan kemanusiaan”.
Ia menegaskan bahwa kelaparan bukan sekadar soal makanan, melainkan akibat dari keruntuhan sistem yang disengaja.
“Anak-anak sekarat. Orang-orang dibiarkan kelaparan. Mereka yang seharusnya bertindak justru tidak melakukan apa-apa,” katanya.
Guterres menekankan, Israel sebagai kekuatan pendudukan memiliki kewajiban hukum internasional untuk menjamin ketersediaan makanan dan obat-obatan bagi warga Gaza.
Hal senada diungkapkan Philippe Lazzarini, kepala UNRWA, yang menilai peringatan tentang potensi kelaparan selama berbulan-bulan tidak digubris.
Kini setelah IPC memastikan status kelaparan, ia menekankan perlunya “kemauan politik” untuk mengakhirinya. “Tidak ada lagi alasan. Waktunya bertindak bukan besok, melainkan sekarang,” ujarnya.
Kepala bantuan PBB Tom Fletcher bahkan menuding kelaparan digunakan secara terbuka oleh beberapa pemimpin Israel sebagai “senjata perang”.
Ia mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan kebijakan balasan dan membuka akses penyeberangan Gaza tanpa syarat.
Menanggapi laporan itu, Netanyahu mengecam temuan IPC dengan menyebutnya sebagai “kebohongan besar”.
Menurutnya, Israel tidak pernah memiliki kebijakan kelaparan, dengan alasan bahwa bantuan kemanusiaan tetap disalurkan ke Gaza selama perang berlangsung.
Sejak Mei lalu, distribusi pangan di Gaza diambil alih oleh GHF lembaga yang didukung Israel dan AS—dari tangan PBB.
Namun, sejak saat itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 2.000 orang tewas ketika mencoba memperoleh bantuan makanan.(*)
