Solusiindonesia.com — Diplomat senior Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) “tidak akan memainkan peran apa pun” dalam penyaluran bantuan ke Gaza.
Ia juga menolak kemungkinan keterlibatan Hamas dalam pemerintahan wilayah tersebut di masa depan.
Mengutip dairi Al Jazeera, berbicara dalam konferensi pers di Israel, Rubio yang juga dikenal sebagai salah satu pengkritik keras UNRWA mengklaim lembaga itu telah menjadi “anak perusahaan Hamas”, sebuah tuduhan yang sejalan dengan narasi pemerintah Israel namun telah dibantah oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Pada Jumat (24/10/2025).
Menanggapi tuduhan tersebut, UNRWA menegaskan bahwa kehadirannya di Gaza tetap “vital untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak” di wilayah yang dilanda kelaparan dan pemboman.
Lembaga itu menyebutkan bahwa serangan Israel selama dua tahun terakhir telah menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui platform X, UNRWA juga menyoroti temuan ICJ yang menyatakan bahwa “tidak ada organisasi yang dapat menggantikan peran UNRWA dalam mendukung rakyat Gaza.”
Wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq, turut menepis tudingan Rubio.
“Anda sudah mendengar kami berbicara tentang bagaimana UNRWA tidak terkait dengan Hamas UNRWA adalah tulang punggung operasi kemanusiaan kami di Gaza.” Kata nya
Israel sebelumnya melarang UNRWA beroperasi setelah menuduh sejumlah stafnya terlibat dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, tanpa memberikan bukti yang dapat diverifikasi.
Koresponden Al Jazeera, Nour Odeh, menyebut pernyataan Rubio sebagai sesuatu yang “sangat mengejutkan” dan “menghancurkan” bagi lembaga tersebut serta semua pihak yang bekerja di Gaza.
Ia menambahkan, UNRWA tidak hanya telah dibebaskan oleh ICJ dan dua komisi penyelidikan terpisah, tetapi juga memiliki infrastruktur bantuan paling luas di wilayah tersebut.
“Mereka memiliki ribuan karyawan, dan memiliki data untuk mendistribusikan bantuan kepada warga Palestina secara bermartabat dan tertib,” kata Odeh. “Tidak ada yang memiliki infrastruktur dan sejarah seperti itu di Gaza.”
Sementara itu, meski gencatan senjata yang dimediasi AS telah diberlakukan awal bulan ini, Israel masih melanjutkan operasi militernya. Sedikitnya dua orang tewas dalam serangan di timur Deir el-Balah, Gaza tengah, pada Jumat, menurut sumber di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa yang dikutip Al Jazeera Arabic.
Penutupan perlintasan Rafah di perbatasan Mesir juga menghambat penyaluran bantuan berskala besar yang sebelumnya dijanjikan dalam perjanjian gencatan senjata.
Dalam kesempatan yang sama, Rubio menyampaikan dukungannya untuk pembentukan pasukan keamanan internasional guna mengawasi implementasi gencatan senjata di Gaza.
Ia mengatakan Israel, yang menolak keterlibatan Turki, dapat menggunakan hak veto terhadap peserta pasukan tersebut.
“Pasukan itu harus terdiri dari negara-negara yang ‘nyaman bagi Israel’,” ujarnya.
Turkiye anggota NATO sekaligus salah satu pengkritik paling vokal terhadap perang Israel di Gaza telah berpartisipasi dalam negosiasi gencatan senjata sebagai mediator, terutama setelah pertemuan bulan lalu antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
Erdogan mengatakan pada hari Jumat(24/10/2025) bahwa pembahasan mengenai gugus tugas internasional masih berlanjut dan “modalitasnya belum jelas.” Ia menambahkan, “Kami siap memberikan dukungan apa pun kepada Gaza terkait isu ini.”
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, juga telah menyatakan kesiapannya mengirim pasukan ke Gaza. Sementara Uni Emirat Arab, yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020, dilaporkan terlibat dalam pemantauan pelaksanaan gencatan senjata.
