Solusiindonesia.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mengirim surat resmi kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu (12/11/2025).
Donald Trump meminta agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diberikan grasi atas kasus korupsi yang telah berlangsung bertahun-tahun dan memicu perpecahan di dalam negeri.
Langkah Trump ini menandai keterlibatan terbarunya dalam urusan hukum Netanyahu sebuah langkah yang menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana campur tangan Washington dalam politik domestik Israel.
Sebelumnya, Trump juga sempat menyerukan hal serupa saat berpidato di parlemen Israel bulan lalu, ketika ia berkunjung singkat untuk mendorong rencana gencatan senjata di Gaza.
Dalam suratnya kepada Herzog, Trump menggambarkan proses hukum terhadap Netanyahu sebagai “penuntutan bermotif politik” yang menurutnya menghambat kepemimpinan Israel di masa krisis.
“Di tengah ujian berat yang dihadapi bangsa Israel dan rakyat Yahudi selama tiga tahun terakhir, saya dengan hormat meminta Anda untuk memberikan pengampunan penuh kepada Benjamin Netanyahu seorang pemimpin tegas yang kini memimpin Israel menuju masa damai,” tulis Trump, dikutip dari AP News
Netanyahu adalah satu-satunya perdana menteri aktif dalam sejarah Israel yang diadili atas tuduhan korupsi. Ia menghadapi tiga dakwaan berbeda yang menuduhnya menerima hadiah dan keuntungan dari para pengusaha kaya sebagai imbalan atas dukungan mereka.
Meski demikian, Netanyahu membantah seluruh tuduhan itu dan menyebutnya sebagai “witch hunt” atau perburuan politik yang digerakkan oleh media dan aparat hukum.
Menanggapi surat tersebut, Netanyahu menulis di platform X untuk menyampaikan apresiasinya kepada Trump, tanpa secara langsung menyinggung permintaan grasi.
“Terima kasih, Presiden Trump, atas dukungan Anda yang luar biasa. Seperti biasa, Anda berbicara dengan jujur,” tulis Netanyahu. “Saya berharap kerja sama kita terus memperkuat keamanan dan perdamaian.”
Sidang kasus Netanyahu masih berlanjut hingga kini, meski beberapa kali tertunda lantaran ia disibukkan dengan urusan perang dan ketegangan yang meningkat pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
