Solusiindonesia.com — Dewan Hak Asasi Manusia PBB kini resmi memerintahkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran berat di el-Fasher, Sudan, setelah laporan pembunuhan massal terus bermunculan sejak kota itu jatuh ke tangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter bulan lalu.
Keputusan ini diambil dalam sesi khusus di Jenewa melalui resolusi yang menugaskan Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB untuk segera turun ke lapangan dan menelusuri dugaan pelanggaran yang terjadi di ibu kota Darfur Utara tersebut. Pada Jumat (14/11/2025)
Langkah ini menandai dorongan baru dari komunitas internasional untuk mengidentifikasi para pelaku yang bertanggung jawab atas kekejaman di el-Fasher.
Kota itu dikuasai penuh oleh RSF pada 26 Oktober lalu, setelah pengepungan selama 18 bulan dalam konflik berkepanjangan antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang sudah berlangsung sejak April 2023.
Situasi kemanusiaan di el-Fasher memburuk drastis. Hampir 100.000 warga terpaksa mengungsi, sementara mereka yang tertinggal melaporkan serangan brutal, kekerasan seksual, dan pemandangan mayat bergelimpangan di jalan.
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, menyebut kekejaman ini sebagai tragedi yang “telah diperkirakan dan seharusnya dapat dicegah” serta termasuk kategori “kejahatan paling serius”.
Turk juga mengingatkan bahwa PBB sejak awal telah memperingatkan soal risiko pertumpahan darah jika el-Fasher jatuh.
Menurutnya, laporan pembunuhan massal, eksekusi yang menyasar kelompok etnis tertentu, tindakan kekerasan seksual termasuk pemerkosaan massal, penculikan, penahanan sewenang-wenang, hingga serangan terhadap tenaga medis dan fasilitas kemanusiaan bukanlah kejutan semuanya menggambarkan skala kekejaman yang terjadi.
Sementara RSF membantah bahwa mereka menargetkan warga sipil, berbagai kelompok kemanusiaan, lembaga internasional, dan pengamat independen menyatakan bukti justru menunjukkan keterlibatan paramiliter tersebut.
Tenaga medis Sudan bahkan memperingatkan bahwa RSF diduga mencoba menguburkan jenazah korban secara tergesa-gesa untuk menutupi bukti.
Puluhan ribu warga dilaporkan masih terjebak di kota, membuat badan migrasi PBB mendesak gencatan senjata segera dan pembukaan koridor kemanusiaan untuk memungkinkan distribusi bantuan.
Dalam sesi Dewan HAM, anggota Misi Pencari Fakta Mona Rishmawi memaparkan contoh kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan penyiksaan yang menggambarkan betapa pentingnya penyelidikan menyeluruh.
Ia juga menyoroti temuan bahwa Universitas el-Fasher tempat ribuan warga mengungsi diubah RSF menjadi “lokasi pembantaian”.
Turk menambahkan bahwa eskalasi kekerasan kini mulai merembet ke wilayah Kordofan, dengan laporan pemboman, blokade, dan pengungsian paksa. Ia menegaskan bahwa Kordofan tidak boleh dibiarkan “mengalami nasib yang sama seperti Darfur”.
Meski Dewan HAM PBB tidak memiliki kewenangan memaksa negara atau pihak tertentu untuk patuh, badan ini dapat mendokumentasikan pelanggaran untuk kemungkinan digunakan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pada awal November, ICC menyatakan bahwa mereka telah mengambil langkah mendesak untuk mengamankan dan mengumpulkan bukti terkait dugaan kejahatan di el-Fasher, sebagai bagian dari investigasi mereka atas pelanggaran yang terjadi di Darfur sejak April 2023.
