Solusiindonesia.com — Di tengah dinamika pemerintahan yang menuntut efisiensi anggaran serta respons cepat terhadap isu-isu strategis nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia atas capaian di sektor ketenagakerjaan dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Melalui riset berbasis data kuantitatif yang dilakukan bersama salah satu media nasional, Kemendagri menilai kinerja pemerintah daerah se-Indonesia melalui tujuh kategori penilaian, yaitu penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan gini ratio.
Dari proses seleksi yang kredibel dan terukur, sebanyak 19 pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota ditetapkan sebagai daerah berkinerja terbaik. Dalam ajang tersebut, Pemkot Malang meraih dua penghargaan sekaligus untuk kategori Penyerapan Tenaga Kerja Terbaik dan Penurunan Gini Ratio Terbaik pada klasifikasi fiskal sedang.
Penilaian ini berlandaskan data BPS 2024–2025. Pemkot Malang tercatat mampu meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0,41 persen—melampaui capaian sejumlah daerah yang mengalami penurunan hingga 1,33 persen. Selain itu, tingkat ketimpangan (gini ratio) berhasil ditekan hingga minus 0,049, lebih baik dibanding nilai penurunan terendah sebesar 0,035.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Yassierli dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12).
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah di era birokrasi modern dituntut memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat dan keberanian untuk berinovasi. Menurutnya, tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut daerah untuk menghadirkan berbagai terobosan kreatif.
“Program reward ini kita laksanakan sebagai upaya menciptakan iklim kompetitif antardaerah. Karena itu, pemerintah daerah harus menghasilkan banyak inovasi dan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Tito juga menekankan pentingnya penguatan legitimasi kepala daerah dalam menetapkan kebijakan publik. “Rasionalnya, kepala daerah dipilih melalui proses pilkada sehingga memiliki legitimasi. Maka kewenangan yang dimiliki perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang baik, pro-masyarakat, dan mampu menyelesaikan persoalan di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diterima. Ia berharap capaian ini menjadi pemacu seluruh jajaran Pemkot Malang untuk semakin memperkuat implementasi Dasa Bhakti Kota Malang.
“Tentu kami bersyukur dan ini menjadi dorongan positif. Motivasi utamanya adalah bagaimana implementasi Dasa Bhakti dapat benar-benar dirasakan oleh warga Kota Malang,” ujarnya. (*)
