Oleh: Noval Sahori*
Solusiindonesia.com — Pendidikan sering kali didengungkan sebagai “paspor masa depan” dan jembatan emas menuju kesejahteraan. Namun, realitas di lapangan saat ini justru menampilkan wajah pendidikan yang muram, penuh luka, dan kehilangan kemanusiaannya. Isu-isu pendidikan kontemporer saat ini menunjukkan adanya diskoneksi fatal antara kebijakan di menara gading dengan denyut nadi rakyat di akar rumput.
Kita tidak lagi sekadar bicara soal angka literasi, melainkan soal hidup-mati siswa, nasib guru yang terabaikan, hingga tata kelola sekolah yang karut-marut.
Tragedi Alat Tulis: Kegagalan Negara Melindungi Siswa
Noktah hitam paling menyayat hati adalah berita meninggalnya seorang siswa sekolah dasar yang nekat mengakhiri hidup akibat keterbatasan ekonomi orang tua. Ironisnya, alasan di balik tindakan tersebut adalah ketidakmampuan memiliki alat tulis dan buku.
Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi, peristiwa ini adalah tamparan keras. Secara ekonomi, ini mencerminkan rapuhnya jaring pengaman sosial kita. Kebutuhan dasar seperti buku dan bolpoin seharusnya tidak menjadi penghalang akses pendidikan. Secara psikologis, anak-anak memiliki kebutuhan untuk merasa setara. Ketika perbedaan ekonomi menciptakan jurang alienasi, tekanan mental yang dihasilkan bisa sangat destruktif. Ini bukan sekadar masalah kemiskinan, melainkan dosa kolektif akibat gagalnya kita membangun ekosistem sekolah yang inklusif.
Penyakit Menahun: Upah Guru Honorer yang Tak Manusiawi
Dunia pendidikan kita juga terus dihantui “penyakit menahun” yang tak kunjung sembuh: nasib guru honorer. Isu rendahnya gaji guru honorer adalah persoalan klasik yang sudah ada bahkan sebelum sistem pemerintahan kita menggunakan istilah presidensial.
Sangat naif menuntut guru mencerdaskan bangsa sementara kita membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian finansial. Inkonsistensi kebijakan pengangkatan dan penggajian mencerminkan bahwa guru masih dipandang sebagai pelengkap, bukan investasi utama bangsa. Bagaimana kualitas pendidikan bisa naik jika pengajarnya masih harus berjuang hanya untuk sekadar makan esok hari?
Makan Bergizi Gratis: Niat Baik, Eksekusi Berisiko
Kegaduhan kian bertambah dengan program makan bergizi gratis. Meski bertujuan memperbaiki gizi, laporan mengenai adanya kontaminasi zat berbahaya menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di lapangan. Pendidikan bukan hanya soal otak yang diisi ilmu, tapi juga perut yang diisi nutrisi aman. Jika manajemen distribusi gagal, kebijakan masif ini justru menjadi ancaman keselamatan bagi siswa.
Tumpang Tindih Sekolah Rakyat vs Sekolah Garuda
Persaingan institusi pendidikan pun kian tidak sehat. Munculnya konsep Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang tumpang tindih regulasi menciptakan ketidakpastian. Persaingan asimetris ini memaksa banyak sekolah swasta dan negeri yang kekurangan sumber daya untuk gulung tikar. Pemerintah seharusnya menjadi fasilitator, bukan menciptakan sistem yang saling “mematikan” satu sama lain.
Kurikulum yang Membingungkan
Semua kekacauan ini bermuara pada satu ketidakpastian besar: arah kurikulum nasional. Saat ini, praktisi pendidikan berada di ambang kebingungan mengenai status pengesahan kurikulum. Fenomena “ganti menteri ganti kurikulum” telah mencapai titik jenuh. Akibatnya, guru lebih banyak menghabiskan energi untuk urusan administrasi daripada fokus pada pembentukan karakter siswa.
Pendidikan tidak boleh dikelola dengan mentalitas “proyek” atau eksperimen politik belaka. Diperlukan reorientasi besar-besaran dan kehadiran nyata pemerintah di setiap lini—mulai dari menjamin kesejahteraan guru hingga memastikan tidak ada lagi nyawa siswa yang hilang karena kemiskinan.
Suara dari elemen mahasiswa seperti BEM-UMM adalah alarm bahwa masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Tanpa sinergi dan perubahan konkret yang berperikemanusiaan, cita-cita Indonesia Emas hanya akan menjadi utopia yang terkubur bersama kegagalan sistem pendidikan kita.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi solusiindonesia.com
*) Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Malang.
