Solusiindonesia.com — Momen menarik terjadi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Selasa (30/12/2024). Di tengah pembahasan serius mengenai pemulihan wilayah, pimpinan DPR RI sempat memberikan teguran terkait etika protokoler sapaan demi efisiensi waktu.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta para kepala daerah untuk tidak lagi mengawali paparan dengan deretan sapaan “Yang Terhormat” kepada para pejabat yang hadir. Langkah ini diambil agar durasi rapat bisa fokus sepenuhnya pada substansi laporan dan solusi bencana.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal ini dihadiri oleh jajaran menteri, TNI, Pj Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), serta para bupati/wali kota se-Aceh.
Awalnya, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan laporan dengan sapaan protokoler yang panjang. Melihat hal tersebut, Saan Mustopa segera mengintervensi sebelum giliran bupati berikutnya.
“Untuk mengefisiensikan waktu, tidak perlu disebut satu per satu ‘Yang Terhormat’-nya. Langsung to the point ke inti laporan. Silakan, Bupati Aceh Utara,” ujar Saan tegas namun tetap profesional.
Meski sempat diwarnai teguran teknis, rapat tersebut berhasil merumuskan tiga kesepakatan strategis untuk mempercepat pemulihan Aceh setelah dihantam bencana. Berikut adalah poin-poin kesimpulannya:
- Percepatan Pemulihan Terintegrasi
DPR, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah sepakat untuk melakukan langkah pemulihan secara bersama-sama dan terintegrasi. Dasco menegaskan bahwa koordinasi antar-lembaga tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri (ego sektoral). - Penempatan PIC di Aceh
Untuk memangkas birokrasi, setiap kementerian dan lembaga terkait diminta menempatkan Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab utama langsung di Aceh.
“Ini bertujuan agar pemerintah daerah yang butuh koordinasi cepat tidak perlu menunggu lama. Ada orang pusat yang siaga di lokasi,” jelas Sufmi Dasco.
- Atensi Khusus untuk Daerah Terdampak Parah
DPR berkomitmen memberikan perhatian lebih pada kabupaten/kota yang memerlukan penanganan infrastruktur khusus. Sarana dan prasarana akan dimaksimalkan untuk menjamin aktivitas masyarakat kembali normal dalam waktu singkat.
Sufmi Dasco Ahmad berharap para menteri segera melakukan konsolidasi internal setibanya di Jakarta. Fokus utamanya adalah mengeksekusi hasil kesepakatan di Banda Aceh tersebut agar dampak bencana tidak berlarut-larut dirasakan oleh masyarakat Aceh.
