Solusiindonesia.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklarifikasi isu miring terkait pelepasan saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Alih-alih menjual aset, Pemprov Jabar justru menawarkan skema tukar guling (ruislag) dengan pemerintah pusat sebagai solusi atas beban fiskal daerah yang kian berat.
Dalam keterangannya pada Jumat (23/1/2026), Dedi menegaskan bahwa wacana ini muncul untuk menyelamatkan APBD Jabar yang terus terbebani biaya operasional bandara di Majalengka tersebut.
Adapun skemanya adalah Pemprov Jabar menyerahkan BIJB Kertajati kepada pemerintah pusat, sementara Pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Bandara Husein Sastranegara dan kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) kepada Pemprov Jabar.
“Bukan saham yang dilepas. Ini opsi tukar aset. Kita mengelola Husein, Kertajati diserahkan ke pusat untuk jadi pusat industri pertahanan,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi menyoroti adanya ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial. Kehadiran Kereta Cepat Whoosh dan tetap beroperasinya Bandara Halim Perdanakusuma dinilai menjadi faktor utama sepinya Kertajati.
“Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh dan Halim tetap buka. Secara logis, masyarakat pasti lebih memilih Halim. Kondisi ini yang membuat operasional Kertajati sulit mandiri,” tegasnya.
Salah satu poin krusial dari rencana ini adalah pengalihan fungsi Kertajati. Dedi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyambut positif usulan agar Kertajati dikonversi menjadi Pusat Industri Pertahanan Dalam Negeri dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).
Langkah ini dianggap lebih strategis bagi kedaulatan negara ketimbang memaksakan fungsi komersial yang terus merugi.
Menurut Dedi, infrastruktur di Bandung sudah memiliki pasar yang matang. Pemprov Jabar hanya perlu melakukan modernisasi ringan, seperti perpanjangan landasan pacu (runway), untuk langsung mendongkrak ekonomi daerah.
Mengenai perbedaan nilai aset antara lahan luas di Majalengka dengan lahan premium di Bandung, Dedi meyakini hal itu bisa diselesaikan secara teknis. “Tinggal dihitung lewat mekanisme appraisal. Ini urusan sesama instansi pemerintah, jadi prosesnya seharusnya lebih mudah,” pungkasnya.
Saat ini, Pemprov Jabar tengah menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat setelah koordinasi intensif dilakukan bersama Mensesneg dan Menteri Pertahanan.
