Solusiindonesia.com — Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan pernyataan dan ancaman terkait pengambilalihan Greenland, menyusul klaim Trump bahwa Amerika Serikat “mutlak” membutuhkan wilayah tersebut.
dikutip dari The Guardian, Frederiksen menegaskan penolakannya “Sama sekali tidak masuk akal untuk membicarakan tentang perlunya AS mengambil alih Greenland. AS tidak berhak untuk mencaplok salah satu dari tiga negara di kerajaan Denmark,” ujarnya. Pada Minggu (04/01/2025)
Kekhawatiran mengenai ambisi AS terhadap Greenland kembali menguat setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Situasi itu memicu sorotan dari kalangan pendukung gerakan MAGA Trump yang secara terbuka mengaitkannya dengan kemungkinan pengambilalihan wilayah otonom Denmark tersebut.
Beberapa jam setelah operasi militer AS di Venezuela, podcaster sayap kanan Katie Miller, istri Stephen Miller yang merupakan wakil kepala staf kebijakan Donald Trump, mengunggah gambar peta Greenland yang diselimuti bendera Amerika Serikat di platform X dengan keterangan “SEGERA.”
Trump sendiri menegaskan pandangannya dalam wawancara dengan majalah Atlantic. “Kita memang membutuhkan Greenland, mutlak,” ujarnya pada Minggu(04/01)
Unggahan dan pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Denmark dan Greenland. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut unggahan itu sebagai tindakan “tidak sopan.”
Dalam pernyataannya di X, ia menulis bahwa hubungan antarnegara harus dibangun atas dasar saling menghormati dan hukum internasional, bukan melalui simbol-simbol yang mengabaikan status dan hak suatu wilayah.
Meski demikian, Nielsen menegaskan tidak ada alasan untuk panik. “Tidak ada alasan untuk panik atau khawatir. Negara kita tidak untuk dijual, dan masa depan kita tidak ditentukan oleh unggahan media sosial,” katanya.
Duta Besar Denmark untuk Amerika Serikat, Jesper Møller Sørensen, turut menanggapi dengan menyampaikan apa yang ia sebut sebagai “pengingat ramah” mengenai hubungan pertahanan yang telah lama terjalin antara kedua negara.
“Kita adalah sekutu dekat dan harus terus bekerja sama sebagai sekutu. Keamanan AS juga merupakan keamanan Greenland dan Denmark,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Denmark dan Amerika Serikat bekerja sama untuk menjaga keamanan di kawasan Arktik.
Sørensen juga menyampaikan bahwa Denmark telah meningkatkan anggaran pertahanan pada 2025 dengan alokasi sebesar US$13,7 miliar atau sekitar £10,2 miliar yang dapat digunakan untuk wilayah Arktik dan Atlantik Utara.
“Kami menganggap serius keamanan bersama kami,” katanya,
menegaskan harapan Denmark atas penghormatan penuh terhadap integritas teritorial kerajaan tersebut.
Sebelumnya, Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland. Landry menyambut penunjukan itu pada Desember lalu dan menyebutnya sebagai kehormatan, dengan menyatakan kesiapannya untuk “menjadikan Greenland bagian dari AS.”
Pada Sabtu(03/01), Landry juga mendukung penggulingan Maduro oleh Trump, dengan menilai langkah tersebut sebagai tindakan nyata dalam perang melawan narkoba.
“Terima kasih @realDonaldTrump karena telah meminta pertanggungjawaban individu seperti Maduro,” tulis Landry di X.
Sejak kembali menjabat setahun lalu, Trump kerap membuat sekutu Eropa gusar melalui pernyataan-pernyataannya terkait Greenland, yang dinilai strategis bagi pertahanan dan sebagai sumber kekayaan mineral di masa depan. Greenland juga menjadi lokasi pangkalan militer AS paling utara di Pituffik, yang dikunjungi Wakil Presiden JD Vance pada Maret lalu.
Trump bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai wilayah tersebut di tengah persaingan pengaruh AS, China, dan Rusia di kawasan Arktik.
“Saya tidak mengesampingkannya. Saya tidak mengatakan saya akan melakukannya, tetapi saya tidak mengesampingkan apa pun,” kata Trump kepada NBC pada Mei lalu.
Sebagai respons atas pernyataan berulang tersebut, dinas intelijen pertahanan Denmark bulan lalu menyebut Amerika Serikat sebagai risiko keamanan, menandai perubahan signifikan dalam hubungan transatlantik. Frederiksen dan Nielsen kembali menegaskan bahwa kedaulatan negara dan batas wilayah diatur oleh hukum internasional dan tidak dapat dicaplok secara sepihak.
Meski sebagian besar dari sekitar 57.000 penduduk Greenland menginginkan kemerdekaan dari Denmark, hasil jajak pendapat Januari menunjukkan mereka tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. Greenland sendiri telah memiliki hak untuk menyatakan kemerdekaan sejak 2009.
Jennifer Kavanagh, direktur analisis militer di Defense Priorities, mengatakan bahwa ancaman Trump sebelumnya kerap dianggap gertakan. Namun kini ia menilai situasinya lebih serius.
“Tidak akan sulit bagi AS untuk menempatkan beberapa ratus atau beberapa ribu pasukan di Greenland, dan saya tidak yakin siapa yang dapat melakukan sesuatu untuk mencegahnya,” ujarnya.
