Solusiindonesia.com — Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, resmi menandatangani dokumen keanggotaan Israel dalam Dewan Perdamaian (Peace Council) pada Rabu waktu setempat. Langkah diplomatik ini dilakukan sesaat sebelum pertemuan krusial dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Gedung Putih.
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Bergabungnya Israel ke dalam lembaga ini menandai babak baru dalam dinamika politik Timur Tengah, di tengah upaya internasional untuk menstabilkan kawasan tersebut.
Meski dunia menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza, Netanyahu menegaskan melalui unggahan di platform X bahwa agenda utamanya dengan Trump bukan sekadar membahas gencatan senjata.
“Pembicaraan ini pertama dan terpenting akan berpusat pada Iran,” ujar Netanyahu.
Pernyataan ini muncul di tengah status Netanyahu yang menjadi sorotan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang. Fokus pada Iran dinilai sebagai upaya mengalihkan tekanan internasional terkait operasi militer di Gaza yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa.
Dewan Perdamaian ini pertama kali diperkenalkan dalam piagam yang ditandatangani oleh 17 negara di Davos, Swiss, pada akhir Januari lalu. Beberapa poin penting terkait dewan ini meliputi:
- Kepemimpinan: Donald Trump menjabat sebagai ketua dewan.
- Anggota Muslim: Termasuk Indonesia (Presiden Prabowo Subianto), serta beberapa pejabat senior dari negara-negara Muslim lainnya.
- Mandat PBB: Dewan ini memiliki otoritas berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
- Pertemuan Perdana: Dijadwalkan pada 19 Februari di Washington dengan fokus pada rekonstruksi Gaza.
Israel sebelumnya sempat ragu bergabung karena keberatan atas keterlibatan Qatar dan Turki dalam dewan eksekutif, sebelum akhirnya menerima undangan Trump.
Meski diklaim sebagai solusi perdamaian, badan ini tidak luput dari kritik tajam. Para pakar hak asasi manusia menyoroti beberapa isu krusial:
- Absensi Palestina: Dewan yang mengurusi masa depan Gaza ini justru tidak menyertakan perwakilan warga Palestina.
- Tudingan Neo-Kolonialisme: Dominasi Trump dalam mengawasi urusan wilayah asing dianggap mirip dengan struktur kolonial kuno.
- Ancaman terhadap PBB: Banyak negara Barat memilih menjaga jarak karena khawatir dewan ini akan melemahkan peran dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sejak gencatan senjata yang diprakarsai Trump dimulai pada Oktober lalu, situasi di lapangan tetap mencekam. Laporan terbaru menyebutkan:
- 580 warga Palestina gugur akibat pelanggaran gencatan senjata.
- Total korban jiwa di Gaza melampaui 72.000 orang, mayoritas warga sipil.
- Krisis kemanusiaan berupa kelaparan massal dan pengungsian total penduduk Gaza terus berlanjut.
PBB dan berbagai lembaga HAM internasional telah berulang kali menyebut serangan brutal Israel sebagai tindakan yang mengarah pada genosida. Di sisi lain, investigasi internal mulai mengungkap fakta terkait peristiwa 7 Oktober 2023, termasuk dugaan penerapan “Protokol Hannibal” oleh pasukan Israel yang menyebabkan jatuhnya korban dari warga mereka sendiri.
