Solusiindonesia.com — Israel menegaskan tidak akan mengizinkan pasukan Turki bergabung dalam pasukan internasional yang diusulkan Amerika Serikat untuk memantau perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar,di tengah upaya pelaksanaan tahap awal kesepakatan gencatan senjata. Pada Senin ( 27/10/2025)
Kesepakatan berisi 20 poin yang ditengahi oleh Presiden AS, Donald Trump awal bulan ini mencakup pembentukan pasukan internasional guna mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, mesti belum merinci negara mana saja yang akan terlibat.
Dalam dokumen itu disebutkan, AS akan “bekerja sama dengan mitra Arab dan internasional untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional sementara” di Gaza.
Pasukan tersebut nantinya akan melatih serta memberikan dukungan bagi “pasukan polisi Palestina yang telah diseleksi”, dengan konsultasi bersama Yordania dan Mesir yang dinilai berpengalaman di bidang keamanan kawasan.
Hingga kini, tahap pertama pelaksanaan perjanjian masih berfokus pada pemulangan jenazah sandera dari Gaza ke Israel, sebagai imbalan atas pengembalian jenazah warga Palestina yang ditahan oleh Israel.
Militer Israel pada Senin(27/10) malam melaporkan bahwa jenazah satu sandera tambahan telah dikembalikan, menambah total menjadi 16 jenazah sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober. Masih ada 12 jenazah lainnya yang belum diserahkan dari Gaza.
Sementara itu, sejumlah negara yang tengah mempertimbangkan partisipasi dalam pasukan internasional di Gaza menuntut kejelasan terkait mandat pasukan tersebut.
Beberapa pejabat dari negara Arab dan Muslim menekankan bahwa pasukan itu sebaiknya berperan sebagai penjaga perdamaian, bukan penegak perdamaian yang dapat memicu ketegangan baru.
“Apa mandat pasukan keamanan di Gaza? Dan kami berharap itu adalah penjagaan perdamaian, karena jika itu penegakan perdamaian, tidak akan ada yang mau menyentuhnya,” ujar Raja Abdullah II dari Yordania
Dalam kunjungan ke Hongaria, Gideon Saar menegaskan keberatan Israel atas keterlibatan pasukan Turki di Gaza, dengan alasan sikap permusuhan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sudah berlangsung lama terhadap Israel.
“Negara-negara yang ingin atau siap mengirimkan pasukan bersenjata setidaknya harus bersikap adil terhadap Israel,” kata Saar tanpa memberikan rincian tambahan. Ia menegaskan bahwa posisi ini sudah disampaikan kepada pejabat AS.
Pihak AS sendiri menyatakan tidak akan mengirimkan tentaranya ke Gaza. Sekitar 200 personel militer AS kini ditempatkan di Israel untuk bekerja bersama pasukan Israel dan perwakilan negara lain dalam sebuah pusat koordinasi yang mempersiapkan stabilisasi serta rekonstruksi Gaza.
Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dalam kunjungan ke Israel pekan lalu, mengatakan banyak negara yang tertarik untuk ikut dalam pasukan internasional tersebut.
Rubio menambahkan, AS tengah mengupayakan mandat dari PBB atau bentuk otorisasi internasional lainnya untuk mengesahkan misi ini.
Dalam kerangka perjanjian gencatan senjata itu, pasukan Israel nantinya akan secara bertahap menarik diri dari sejumlah wilayah di Gaza seiring dengan perluasan kendali dan stabilitas oleh pasukan internasional, serta proses pelucutan senjata oleh kelompok Hamas.
