Solusiindonesia.com — Hanya beberapa ribu warga Sudan yang berhasil mencapai kamp pengungsi terdekat setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF), merebut kota el-Fasher.
Dikutip dari AP News, Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap puluhan ribu warga yang kemungkinan masih terjebak di kota tersebut, sementara para penyintas menggambarkan terjadinya pembunuhan dan berbagai tindakan kekejaman lainnya, menurut laporan sebuah organisasi kemanusiaan pada Minggu (02/10/2025)
Pasukan RSF mengambil alih el-Fasher pekan lalu setelah mengusir tentara Sudan dari kota yang selama 18 bulan berada dalam kondisi pengepungan, Sejak pengambilalihan tersebut, beredar laporan dan rekaman video yang memperlihatkan kekejaman terhadap warga sipil, termasuk pemukulan, pembunuhan, dan kekerasan seksual, sebagaimana disampaikan oleh warga dan petugas bantuan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sedikitnya 460 orang tewas di rumah sakit akibat kekerasan ini.
Organisasi Migrasi Internasional (IOM) memperkirakan lebih dari 8.000 orang mengungsi dari el-Fasher pada Sabtu dan Minggu. Secara keseluruhan, sebanyak 70.894 orang telah meninggalkan kota sejak RSF mengambil kendali penuh.
Namun, hanya sekitar 6.000 orang yang berhasil mencapai kamp pengungsian terdekat di Tawila, sekitar 65 kilometer dari el-Fasher, menurut Shashwat Saraf, Direktur Sudan untuk Dewan Pengungsi Norwegia, yang mengelola kamp tersebut.
Saraf menyebutkan hampir 1.000 orang baru tiba dalam tiga hari terakhir.
“Jumlahnya masih sangat sedikit. Kami tidak melihat ratusan ribu orang seperti yang kami perkirakan. Jika mereka masih berada di el-Fasher, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup,” ujarnya melalui sambungan telepon dari Tawila, sesuai kutipan dari The Associated Press
Dalam konferensi pers di Kairo pada hari yang sama, Duta Besar Sudan untuk Mesir, Imadeldin Mustafa Adawi, menuduh RSF telah melakukan kejahatan perang di el-Fasher.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Sudan tidak akan membuka jalur negosiasi dengan kelompok paramiliter tersebut, dan mendesak masyarakat internasional untuk segera menetapkan RSF sebagai organisasi teroris.
“Pemerintah Sudan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bertindak segera dan efektif, alih-alih hanya mengeluarkan pernyataan kecaman,” kata Adawi.
Adawi juga memperbarui tudingan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah memasok senjata kepada RSF dan menegaskan bahwa negara Teluk tersebut tidak seharusnya dilibatkan dalam proses mediasi apa pun.
Meskipun UEA telah berulang kali membantah tuduhan itu, berbagai laporan menunjukkan adanya bukti dukungan militer terhadap RSF.
Menanggapi hal ini, diplomat senior UEA, Anwar Gargash, yang hadir dalam pertemuan Manama Dialogue di Bahrain, tidak secara langsung menjawab pertanyaan mengenai dugaan dukungan negaranya terhadap RSF.
Ia justru menyoroti bahwa komunitas internasional telah melakukan “kesalahan fatal” dengan mendukung dua jenderal yang kini berperang Jenderal Abdel-Fattah Burhan dari militer Sudan dan Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo dari RSF ketika keduanya menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021.
“Kita semua melakukan kesalahan ketika dua jenderal yang sedang berperang dalam perang saudara saat ini menggulingkan pemerintahan sipil,” kata Gargash. “Menurut saya, melihat ke belakang adalah kesalahan fatal. Seharusnya kita semua bertindak tegas secara kolektif.”
Gargash menambahkan bahwa UEA kini mendorong gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan, dengan harapan kedua pihak dapat berunding dan membentuk pemerintahan transisi sipil dalam waktu sembilan bulan.
Di tengah situasi ini, kekhawatiran meningkat bahwa RSF akan memperluas operasi militernya ke wilayah tengah Sudan, menyusul keberhasilannya menguasai seluruh kawasan Darfur. Pada Sabtu, Jaringan Dokter Sudan melaporkan sedikitnya 12 orang, termasuk lima anak-anak, tewas dalam serangan RSF di dua kamp pengungsian di wilayah Kordofan Tengah.
