Solusiindonesia.com — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina. Pada Minggu (16/11/2025)
Satu hari sebelum Dewan Keamanan PBB dijadwalkan memberikan suara atas rancangan resolusi Amerika Serikat terkait Gaza yang masih membuka peluang untuk kemerdekaan Palestina.
Netanyahu sudah berulang kali menyatakan bahwa negara Palestina hanya akan memperkuat Hamas dan berpotensi menciptakan negara yang dipimpin kelompok tersebut tepat di perbatasan Israel.
Namun tekanan internasional terhadap Israel meningkat seiring upaya Washington mendorong proposal gencatan senjata di Gaza.
Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan melakukan pemungutan suara terhadap usulan AS yang berisi mandat pembentukan pasukan internasional untuk menstabilkan Gaza, meski menghadapi penolakan dari Rusia, China, serta sejumlah negara Arab.
Sementara itu, Hamas dan berbagai faksi Palestina pada Minggu (16/11) menolak keras rencana AS tersebut. Mereka menyebut proposal itu sebagai langkah untuk memaksakan mandat internasional yang dianggap berpihak pada Israel dan merampas hak rakyat Palestina dalam mengelola wilayah mereka.
Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa pasukan tersebut tidak boleh melibatkan Israel dan harus berada langsung di bawah kendali PBB.
Netanyahu juga menyoroti bahwa rancangan resolusi AS memuat seruan demiliterisasi Gaza serta pelucutan senjata Hamas, sambil menyatakan kepada Kabinetnya: “Ini akan terjadi dengan cara yang mudah, atau dengan cara yang sulit.”
AS, yang turut menghadapi tekanan dari negara-negara calon penyumbang pasukan, telah merevisi bahasa dalam resolusi itu agar lebih menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri Palestina.
Versi terbaru menyatakan bahwa rencana Presiden Donald Trump dapat menjadi “jalur yang kredibel” menuju negara Palestina. Usulan kompetitor dari Rusia bahkan memakai bahasa yang jauh lebih eksplisit dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Secara luas, komunitas internasional memandang solusi dua negara Israel dan Palestina berdampingan sebagai satu-satunya jalan realistis untuk mengakhiri konflik jangka panjang.
Namun, Netanyahu mendapat desakan dari mitra koalisinya yang berhaluan keras untuk tetap menolak gagasan negara Palestina. Ia menegaskan bahwa sikap Israel “tidak pernah berubah” dan tidak akan bergeser oleh tekanan eksternal maupun domestik. “Saya tidak butuh penegasan, cuitan, atau ceramah dari siapa pun,” katanya.
Ketegangan meningkat selama perang di Gaza. Setelah Inggris, Australia, dan Kanada mengakui negara Palestina pada September lalu, Netanyahu mengecam keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai “hadiah” untuk Hamas.
Pemimpin Israel itu juga memberikan komentar publik pertama mengenai meningkatnya serangan pemukim Yahudi di Tepi Barat. Ia menyebut kekerasan tersebut sebagai perbuatan segelintir orang. Namun warga Palestina dan kelompok HAM menilai kekerasan telah meluas, sementara pemerintah dianggap membiarkannya.
Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa seorang pemuda 19 tahun menjadi korban tewas ketujuh di Tepi Barat dalam dua minggu akibat tembakan Israel. Peningkatan kekerasan itu berlangsung bersamaan dengan maraknya serangan para pemukim. Minggu (16/11)
Militer Israel mengatakan sedang melakukan operasi di Nablus pada Minggu dini hari ketika seorang pria melemparkan alat peledak ke arah tentara, sebelum mereka melepaskan tembakan balasan.
Pasukan Israel kemudian mengumumkan tewasnya seseorang di wilayah Far’a yang “berusaha melukai mereka”, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Otoritas Palestina belum memberikan komentar segera.
Selain insiden tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat enam remaja berusia 15–17 tahun tewas dalam empat penembakan berbeda selama dua minggu terakhir di Tepi Barat.
Netanyahu menuding aksi pemukim hanya dilakukan “segelintir ekstremis”, namun warga Palestina dan kelompok HAM mengatakan para pelaku mendapatkan impunitas dari pemerintah sayap kanan Israel.
Beberapa pemimpin pemukim bahkan memegang posisi strategis dalam pemerintahan Netanyahu, termasuk kementerian terkait kepolisian dan kebijakan permukiman.
PBB, melalui juru bicara Komisioner Tinggi HAM Thameen Al-Kheetan, mencatat lebih dari 260 serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat sepanjang Oktober angka bulanan tertinggi sejak 2006.
Militer Israel pada Minggu(16/11) juga melaporkan bahwa pasukannya menembak seorang pria yang menyeberang ke area yang mereka kuasai di Gaza utara dan “menimbulkan ancaman langsung”.
