Solusiindonesia.com — Pemerintah Kabupaten Malang mengambil langkah tegas terkait konflik internal SMK Turen yang melibatkan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) dan Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT). Bupati Malang, HM Sanusi, menegaskan bahwa pemerintah tidak segan mengambil alih pengelolaan sekolah demi menjamin hak pendidikan para siswa.
Poin Utama Konflik Yayasan Turen:
- Akar Masalah: Sengketa manajerial antara YPTT dan YPTWT yang berdampak pada operasional sekolah.
- Dampak Siswa: Pelajar SMK Turen dan SMP Bhakti Turen terpaksa belajar dari rumah sejak awal Januari 2026 akibat situasi yang tidak kondusif.
- Intervensi Pemerintah: Forkopimda menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan mediasi di DPRD Kabupaten Malang.
Prioritas Utama: Keselamatan Hak Pendidikan Siswa
Bupati Malang, HM Sanusi, menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan proses belajar mengajar di SMK Turen dan SMP Bhakti Turen kembali normal. Konflik yang berujung pada pendudukan fasilitas sekolah oleh pihak luar sangat disayangkan karena mengganggu psikologis dan kenyamanan siswa.
“Pada Rakor hari Sabtu (17/1/2026) kemarin, kita sepakat proses belajar mengajar harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah menyelamatkan hak pendidikan anak tanpa ada hambatan masalah internal yayasan,” ujar Sanusi saat ditemui pada Senin (19/1/2026).
Mediasi di DPRD Kabupaten Malang
Sebagai tindak lanjut, mediasi lanjutan digelar hari Senin (19/1/2026), di gedung DPRD Kabupaten Malang. Pertemuan ini menghadirkan perwakilan dari kedua yayasan yang bertikai serta pihak sekolah.
Pemerintah berharap mediasi ini menghasilkan kesepakatan tertulis yang mengikat agar operasional pendidikan tidak lagi tersandera oleh konflik kepentingan kelompok.
Opsi Terakhir: Pengambilalihan oleh Pemkab
Bupati Sanusi memberikan peringatan keras jika kedua belah pihak tidak kunjung mencapai titik temu. Pemerintah Kabupaten Malang telah menyiapkan skenario darurat untuk melindungi para siswa.
“Kita berharap ada titik terang yang positif. Namun, jika tetap buntu, alternatifnya Pemkab akan mengambil alih. Pembelajaran siswa nantinya bisa dipindah ke lokasi lain agar mereka bisa belajar dengan tenang dan nyaman,” tegasnya.
Sebelumnya, keresahan mencuat setelah adanya laporan pendudukan salah satu ruangan sekolah oleh pihak YPTT yang bukan merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah tersebut. Hal inilah yang memicu keputusan untuk merumahkan siswa sementara waktu demi keamanan.
