Solusiindonesia.com – Isu ketimpangan fasilitas antara Kantor Pusat dan kantor unit layanan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang kembali mencuat, seiring beredarnya surat kaleng dari seorang pegawai yang menyebut dirinya “tukang ledeng”.
Dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang itu, si pengirim mengungkapkan secara gamblang perbedaan mencolok antara pusat dan unit yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural.
Namun hingga saat ini, surat terbuka yang berisi curahan hati pegawai tersebut tak kunjung mendapat respons atau klarifikasi resmi dari legislatif. Ketiadaan tanggapan ini justru memperkuat kesan pembiaran terhadap kondisi yang sudah berlangsung lama dan mencederai semangat keadilan dalam tubuh perusahaan milik daerah tersebut.
Kantor Pusat Perumda Tirta Kanjuruhan yang terletak di Jalan Raya Kebon Agung, Pakisaji, berdiri megah dengan tiga lantai. Fasilitasnya mencerminkan kenyamanan maksimal: AC di setiap ruangan, lift modern, lantai granit, office boy profesional, dan tata ruang yang elegan.
Sebaliknya, kantor-kantor unit yang tersebar di berbagai kecamatan Kabupaten Malang masih jauh dari layak. Sebagian menempati bangunan tua yang belum direnovasi sejak tahun 1980-an, bahkan ada yang masih berstatus sewa milik desa atau kecamatan.
“Jangan bicara AC, kipas angin saja kami beli patungan. Toilet seadanya, lantai keramik murahan, tanpa satpam atau tenaga kebersihan. Semua kami tangani sendiri,” ungkap seorang pegawai unit, yang juga mengakui bahwa ia mengenal isi surat kaleng tersebut karena merepresentasikan kegelisahan bersama. Selasa (24/6/2025).
Ironisnya, kantor-kantor unit inilah yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan pelanggan—mulai dari pencatatan meter, penanganan kebocoran, hingga keluhan teknis. Bahkan, mereka adalah sumber utama pendapatan perusahaan. Namun dalam struktur manajemen, unit-unit ini kerap diposisikan sekadar sebagai “alat produksi”, bukan mitra strategis yang patut dihargai.
Perbedaan fasilitas ini bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan juga berimbas pada kesehatan psikologis dan iklim sosial internal perusahaan:
Dampak Psikologis
- Motivasi Menurun: Pegawai unit merasa tidak dihargai, semangat kerja turun drastis.
- Stres dan Kejenuhan: Tekanan tinggi tanpa fasilitas memadai menyebabkan stres berkepanjangan.
- Perasaan Terpinggirkan: Muncul rasa tidak dianggap dan inferior di antara pegawai lapangan.
Dampak Sosiologis
- Polarisasi Sosial Internal: Relasi antara pegawai pusat dan unit menjadi renggang dan penuh prasangka.
- Budaya Organisasi Tidak Inklusif: Muncul eksklusivitas di pusat dan resistensi di unit.
- Krisis Kepercayaan: Kepercayaan terhadap manajemen atas merosot tajam.
Kritik yang disuarakan dalam surat kaleng, meski tanpa identitas jelas, sejatinya adalah peringatan keras bahwa suara pegawai lapangan telah lama diabaikan. Harapan mereka terhadap perbaikan struktural dan fasilitas tidak bisa terus-menerus ditanggapi dengan diam.
Manajemen Perumda Tirta Kanjuruhan bersama pemegang kebijakan di daerah, termasuk DPRD, sepatutnya tidak menunggu kegaduhan publik lebih besar sebelum bertindak. Transparansi dan keberpihakan terhadap garda terdepan pelayanan adalah kunci membangun perusahaan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
“Tidak ada air mengalir tanpa kerja tukang ledeng.” Kalimat sederhana itu menjadi sindiran sekaligus pesan kuat dalam surat kaleng tersebut. Perumda Tirta Kanjuruhan dibangun dari keringat dan kerja keras pegawai unit yang sering tak terlihat. Kini, sudah waktunya keadilan itu mengalir kembali—bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga bagi mereka yang menjaga air tetap mengalir. (*)
Cek Berita Lainnya di 
