Solusiindonesia.com – Kritik pedas kembali datang dari kalangan internal Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seorang pegawai yang menyebut dirinya “tukang ledeng” kembali bersuara, mengungkap kejanggalan dalam proyek pengadaan dan pemasangan lift mewah di Kantor Pusat, yang dinilai penuh masalah, tidak transparan, dan jauh dari prioritas kebutuhan riil perusahaan.
Proyek pengadaan dua unit lift—masing-masing di Gedung Utama dan Gedung Teknik—dikerjakan oleh CV Reksa Abadi dengan nomor kontrak: 046/772/tirkan/X/2024 dan nilai Rp1.410.044.000. Namun, alih-alih selesai tepat waktu, proyek ini menyisakan banyak tanda tanya dan potensi pelanggaran teknis.
Menurut sumber internal, pengerjaan proyek ini sempat terhenti dua kali karena material yang digunakan, terutama besi, tidak sesuai spesifikasi, bahkan diduga menggunakan besi sisa. Anehnya, meski diketahui bermasalah, pekerjaan tetap dilanjutkan, diduga demi mengejar waktu kontrak, tanpa ada sanksi berarti terhadap kontraktor pelaksana.
Tak hanya itu, waktu pengerjaan telah melampaui masa kontrak lebih dari enam bulan, namun tidak terlihat adanya tindakan tegas dari pihak manajemen. Bahkan, di tengah proyek berjalan, terjadi pergantian kontraktor yang dilakukan tanpa informasi atau transparansi ke publik maupun ke internal pegawai.
Hingga pertengahan 2025 ini, lift di Gedung Teknik masih mangkrak, sementara lift di Gedung Utama belum dilengkapi sistem keselamatan penting, seperti baterai cadangan yang berfungsi saat listrik padam. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keselamatan pengguna serta kualitas pengawasan proyek.
Pegawai yang bersuara mengaku heran dengan prioritas manajemen saat ini. Ia menyebut bahwa pembangunan lift bukan kebutuhan mendesak, sementara di sisi lain, kantor-kantor unit pelayanan yang justru menjadi penopang utama pendapatan perusahaan dibiarkan dalam kondisi sangat minim fasilitas.
“Lift itu hanya jadi alat pencitraan. Kami di unit bahkan beli kipas angin pakai uang pribadi, toilet pun seadanya. Tapi pusat bisa bikin lift? Ironi,” ujarnya geram saat dikonfirmasi wartawan. Jumat (27/6/2025).
Menurutnya jika sebagian unit pelayanan masih berkantor di bangunan tua yang tidak pernah direnovasi sejak era 1980-an, bahkan ada yang menumpang di gedung milik desa. Tanpa satpam, tanpa office boy, tanpa AC—semua pekerjaan dijalankan mandiri oleh staf yang jumlahnya terbatas.
Sorotan terhadap proyek ini memperkuat dugaan bahwa ada kesenjangan besar dalam pengelolaan anggaran dan prioritas program kerja Perumda Tirta Kanjuruhan. Pegawai di lapangan merasa diperlakukan sebagai “kelas dua”, sementara pusat menikmati kemewahan tanpa mempertimbangkan realitas ujung tombak perusahaan. “Air itu mengalir karena kerja kami, bukan karena lift,” pungkas tukang ledeng tersebut.
Proyek lift yang semula digadang-gadang sebagai bentuk modernisasi internal kini justru menjadi simbol ketimpangan struktural. Di tengah jeritan unit pelayanan yang belum tersentuh pembaruan, dana miliaran rupiah dihabiskan untuk fasilitas vertikal yang belum selesai dan tak mendesak. Perumda Tirta Kanjuruhan kini menghadapi tantangan integritas, dan kepercayaan internal yang makin terkikis. (*)
Cek Berita Lainnya di 
