Solusiindonesia.com — Peran strategis Indonesia dalam misi perdamaian dunia kembali diperkuat. Pemerintah Republik Indonesia resmi menerima tawaran untuk menduduki posisi Wakil Komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang akan segera diterjunkan ke Jalur Gaza.
Langkah ini menyusul komitmen Indonesia untuk menyumbangkan sedikitnya 8.000 prajurit perdamaian guna membantu stabilitas di wilayah tersebut.
Fokus Misi: Kemanusiaan, Bukan Pertempuran
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF bukan untuk terlibat dalam konflik bersenjata atau pelucutan senjata. Fokus utama kontingen Indonesia adalah:
- Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Penyelenggaraan misi kemanusiaan skala besar.
- Pemulihan infrastruktur dasar bagi warga terdampak.
“Perdamaian dapat memiliki jalur yang berbeda, tetapi tidak boleh memiliki arah yang berbeda,” ujar Sugiono dalam keterangannya di Dewan Keamanan PBB, Kamis (19/2/2026).
Kolaborasi Global di Bawah Dewan Perdamaian
Mayor Jenderal AS, Jasper Jeffers, menjelaskan bahwa ISF merupakan bagian dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 2803. Sebanyak 20.000 personel gabungan internasional akan bekerja sama dengan 12.000 polisi Palestina.
Selain Indonesia, beberapa negara yang telah berkomitmen mengirimkan pasukan antara lain Maroko, Kazakhstan, Kosovo dan Albania.
Tahap awal pengerahan akan difokuskan di wilayah Rafah. Guna memastikan kesiapan operasional, pelatihan personel ISF dan polisi Palestina akan dipusatkan di Mesir dan Yordania.
Urgensi Keamanan di Tengah Pelanggaran Gencatan Senjata
Situasi di Gaza saat ini masih sangat kritis. Menlu Sugiono menyoroti banyaknya pelanggaran gencatan senjata yang terus memakan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 570 nyawa hilang dan 1.500 orang terluka sejak gencatan senjata dimulai.
“Infrastruktur dasar dan layanan esensial masih hancur. Masyarakat Gaza membutuhkan masa depan yang lebih baik,” tegas Jeffers.
Pemerintah RI tetap teguh pada prinsip bahwa solusi permanen hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara (two-state solution) yang sesuai dengan parameter internasional dan Piagam PBB.
