Solusiindonesia.com — Teka-teki mengenai sumber pendanaan masif program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya terkuak. PDI Perjuangan (PDIP) secara blak-blakan mengungkap bahwa sebesar Rp223,5 triliun anggaran program tersebut bersumber dari pengalihan dana sektor pendidikan dalam APBN 2026.
Langkah transparansi ini dilakukan untuk meluruskan simpang siur informasi di tengah masyarakat mengenai efisiensi anggaran negara.
Dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Rabu (25/2/2026), Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa data ini bukan sekadar asumsi, melainkan hasil bedah dokumen resmi negara.
Esti menjelaskan bahwa dari total mandatory spending pendidikan yang mencapai Rp769 triliun, hampir sepertiganya dialokasikan untuk membiayai Badan Gizi Nasional.
“Kami ingin meluruskan narasi yang menyebutkan dana MBG berasal dari efisiensi kementerian. Berdasarkan lampiran APBN, dana tersebut nyatanya bersandar pada pos anggaran pendidikan,” ungkap Esti.
Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, turut memperkuat temuan tersebut dengan membedah landasan hukum yang digunakan pemerintah. Menurutnya, pengalihan dana fantastis ini telah dilegalkan melalui dua instrumen utama:
- Undang-Undang APBN 2026.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN.
Dalam aturan tersebut, anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp223,5 triliun secara eksplisit ditempatkan di bawah payung anggaran sektor pendidikan.
Meski PDIP mendukung upaya peningkatan gizi nasional, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini memberikan catatan kritis. Kekhawatiran utama terletak pada potensi penurunan kualitas pendidikan dasar jika anggaran “dipangkas” demi program makan siang.
Kritik yang dilontarkan PDIP ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan/gizi dengan investasi sumber daya manusia melalui pendidikan. Publik kini menanti bagaimana pemerintah mengelola Rp545,5 triliun sisa dana pendidikan agar kualitas sekolah di Indonesia tidak merosot di tengah ambisi program baru.
