Solusiindonesia.com — Pemerintah melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Azhar Simanjuntak, mengumumkan kebijakan baru terkait struktur kepemimpinan di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam kebijakan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama provinsi secara otomatis akan menjabat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah provinsi.
Pernyataan ini disampaikan Dahnil dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Haji bersama jajaran Kemenag Sumatera Utara di Medan, Jumat (12/9/2025).
la menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pembahasan bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim.
“Jadi yang otomatis akan ditunjuk sebagai Kakanwil adalah Kabid Haji dan Umrah. Namun tetap melalui mekanisme Plt terlebih dahulu, untuk memastikan integritas dan kompetensinya,” ujar Dahnil. sesuai yang dilansir dari Antaranews
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika internal di lingkungan Kementerian Agama dan dalam rangka mempercepat transisi ke struktur baru Kementerian Haji dan Umrah.
Terlebih, menurut Dahnil, terdapat sejumlah kasus pergantian Kabid Haji secara sepihak oleh pimpinan wilayah Kemenag yang dikhawatirkan berdampak pada persiapan haji nasional.
Selain di tingkat provinsi, struktur serupa juga diberlakukan di tingkat kabupaten/kota. Kepala Seksi (Kasi) Haji dan Umrah di kantor Kemenag kabupaten/kota akan secara otomatis menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah di wilayahnya masing-masing.
“Kami tidak ingin terjadi keributan atau tarik-menarik kepentingan di daerah. Maka kami buat skema otomatisasi ini,” jelas Dahnil.
Sementara itu, untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk UPT Asrama Haji, akan tetap dipimpin oleh kepala UPT dari struktur sebelumnya, namun kini berada di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah.
Dahnil juga memastikan bahwa pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian Haji dan Umrah segera rampung. Setelah SOTK selesai, pemerintah akan melakukan proses rekrutmen dan penyesuaian SDM.
“Insyaallah hari ini SOTK selesai. Kami akan rekrut pejabat untuk 13 posisi eselon I. Ada 200 orang yang akan berpindah dari Kementerian Agama, dan 50 orang dari Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.
Targetnya, seluruh struktur dan jabatan eselon di Kementerian Haji dan Umrah dapat terbentuk dan mulai aktif sepenuhnya paling lambat November 2025.
