Solusiindonesia.com — Pemerintah berencana melakukan reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah ini muncul sebagai respon terhadap aspirasi masyarakat sipil yang menginginkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tubuh kepolisian.
Rencana reformasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai berdialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari tokoh lintas agama dan pemuka bangsa. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9/2025),
GNB menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Merespons wacana tersebut, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyambut baik langkah Presiden. Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya perbaikan demi peningkatan kinerja aparat kepolisian.
“Kita dukung keinginan Presiden untuk meningkatkan kinerja Polri. Yang sudah baik, kita pertahankan, dan yang masih kurang akan diperbaiki,” ujar Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, sesuai yang dilansir oleh Antaranews Minggu (14/9/2025).
Edi menilai secara umum kinerja Polri sudah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa sejumlah program unggulan Polri mendapat apresiasi dari masyarakat, meskipun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian.
Dalam kesempatan tersebut, Edi merujuk pada hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Mei 2025. Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap penanganan premanisme oleh Polri mencapai 67,4 persen.
“Ini angka yang cukup tinggi, meskipun tetap ada ruang untuk perbaikan,” katanya.
Lemkapi juga mendorong agar seluruh jajaran Polri terbuka terhadap masukan masyarakat demi meningkatkan kepercayaan publik. Edi menyebut reformasi ini sebagai momentum penting bagi Polri untuk memperkuat citra dan profesionalismenya.
Di sisi lain, pembentukan komisi khusus oleh Presiden dinilai sebagai langkah strategis. Komisi ini nantinya akan bertugas mengevaluasi berbagai aspek kelembagaan dan operasional Polri, termasuk sistem pengawasan internal, penegakan hukum, dan hubungan dengan masyarakat.
Langkah reformasi ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan aparat keamanan yang lebih profesional, humanis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
