Solusiindonesia.com — Sekretariat Dukungan Kabinet (Setdukab) melalui Biro Dukungan Aparatur dan Kelembagaan menyelenggarakan kegiatan orientasi bagi 62 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bertempat di Ruang Serbaguna lantai 4 Gedung Sekretariat Kabinet.pada Jumat (03/10/2025)
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Administrasi Setdukab, Thanon Aria Dewangga, menegaskan pentingnya para PPPK untuk menjunjung tinggi serta mengimplementasikan etika dan nilai-nilai aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas.
“Inilah adalah kesempatan untuk teman-teman me-remind, me-refresh apa yang harus kita lakukan dalam kapasitas teman-teman sebagai PPPK. Manfaatkanlah kesempatan selama teman-teman melaksanakan dan mengikuti pembekalan baik itu di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Thanon.
Para PPPK ini sebelumnya merupakan pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) di Kemensetneg yang telah melewati proses seleksi resmi untuk diangkat menjadi PPPK.
Thanon berharap, perubahan status ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Manfaat status baru untuk hal positif, seperti membiayai pendidikan anak, membahagiakan orang tua, hingga meningkatkan taraf hidup keluarga,” pesannya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar seluruh PPPK selalu menjaga profesionalitas, integritas, dan nama baik ASN, serta menghindari aktivitas yang berpotensi merugikan, seperti perjudian daring (judol) maupun pinjaman online (pinjol).
“Judol, pinjol, flexing, menjadi content creator yang isinya flexing-flexing saya harap itu tidak dilakukan oleh teman-teman semua,” tegasnya.
Dari total 62 PPPK yang mengikuti orientasi, terdapat berbagai jabatan fungsional, mulai dari arsiparis, pengadministrasi perkantoran, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, analis sumber daya manusia (SDM), hingga pranata komputer.
Seluruh PPPK Setdukab ini, bersama dengan PPPK Kemensetneg Tahun 2024, diwajibkan mengikuti Program Penguatan Kompetensi Dasar Terpadu (PKDT) selama kurang lebih dua bulan hingga akhir November 2025.
Kurikulum PKDT PPPK terdiri dari dua bagian, yakni Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah yang menekankan pada pembekalan pengetahuan, sikap, dan perilaku berlandaskan etika; serta Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN yang mencakup materi bela negara, nilai dasar ASN, serta pemahaman tentang peran ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance.
