Solusiindonesia.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus(Otsus) Papua.
Komitmen tersebut juga ditekankan oleh Matius Fakhiri usai dilantik sebagai Gubernur Papua, bersama Velix Vernando Wanggai yang dilantik sebagai Ketua Komite oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Gubernur Matius menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan dan menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi momentum awal untuk membangun Papua secara inklusif dan berkeadilan.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergantian dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Gubernur Matius.
Ia menambahkan bahwa Papua sebagai provinsi induk memiliki tanggung jawab besar menjadi contoh bagi daerah otonomi baru lainnya. Untuk itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Gubernur Matius juga menegaskan prioritas utama pemerintahannya adalah pengembangan sumber daya manusia, khususnya lewat sektor pendidikan dan kesehatan, yang dianggap sebagai pondasi utama kemajuan Papua.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komite Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Papua secara langsung dan menyeluruh.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix.
Velix menambahkan, lembaga yang dipimpinnya akan mengawal delapan agenda utama dalam kerangka asta cita kontekstual Papua yang mencakup bidang politik, ekonomi, infrastruktur, hingga pemerintahan.
Lembaga ini juga akan menangani berbagai aspek sosial budaya, termasuk olahraga, kesetaraan gender, dan ekonomi kreatif.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tuturnya.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
