Solusilndonesia.com — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis, (13/11/2025) di Jakarta.
Kehadirannya di DTSEN 2025 merupakan undangan langsung dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
Di depan para peserta yang berasal dari berbagai daerah, Seskab Teddy menegaskan bahwa keberadaan data tunggal menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Sekarang di masa pemerintahan Bapak Prabowo, data itu dikumpulkan menjadi satu, tempatnya di BPS. Dan pertama kali dalam sejarah seluruh data dikumpulkan jadi satu, menjadi acuan bersama, menjadi referensi bersama,” ujar Seskab Teddy.
Ia meminta para Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota memastikan keakuratan DTSEN sehingga program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Tidak ada lagi data yang tidak akurat, tidak ada data yang salah, tidak ada orang yang harusnya berhak menerima bantuan tapi tidak terdata,” tegasnya.
Seskab Teddy juga menyampaikan salam hormat dan apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas kerja keras seluruh pihak dalam memastikan DTSEN menjadi dasar kebijakan yang solid.
Rakornas bertema “Statistik untuk Keadilan Sosial” itu turut dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Mensos Yusuf kembali menekankan pentingnya sinergi dalam membangun sistem data yang akurat dan terintegrasi, sementara Kepala BPS Amalia menegaskan bahwa DTSEN merupakan potret kehidupan masyarakat yang harus dijaga validitasnya.
Seskab Dengar Aspirasi Daerah
Dalam sesi dialog, Seskab Teddy mendengarkan langsung masukan dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua. Para peserta memaparkan tantangan pendataan sosial di wilayah masing-masing, termasuk kondisi geografis ekstrem, biaya transportasi yang mahal, hingga belum meratanya program pemerintah.
Kornelia Pekey, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Papua, menuturkan sulitnya distribusi pendataan di wilayah perbatasan. “Untuk sampai ke desa yang terjauh, yang berbatasan dengan Papua Nugini, satu kendaraan pulang-pergi Rp16 juta,” ujarnya.
Sementara itu, Bahagiawati, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, menyoroti persoalan akses dan penyaluran program seperti Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat. Dari Kota Manado, Kepala BPS Novri Poultje Mokoagouw menjelaskan masih adanya masyarakat yang mempertanyakan klasifikasi kesejahteraan mereka dalam DTSEN.
Apresiasi juga disampaikan Kepala BPS Kabupaten Rote, NTT, Yustinus Siga, yang menyebut bahwa kebijakan satu data nasional menjadi tonggak penting setelah ia mengabdi selama tiga dekade.
Menanggapi seluruh aspirasi itu, Seskab Teddy menegaskan pemerintah akan segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi daerah.
“Saya pastikan beliau-beliau pasti akan menyelesaikan itu. Tapi memang Indonesia ini besar sekali, kita perlu waktu, tapi kita pastikan itu sesegera mungkin,” pungkasnya.
