Solusiindonesia.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan kenaikan tarif Transjakarta sebagai upaya menjaga keberlangsungan sistem transportasi publik.
Kebijakan ini mendapat tanggapan dari Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, yang menilai kenaikan tarif sebagai langkah strategis untuk memperkuat layanan.
Kenneth menjelaskan bahwa saat ini setiap tiket Transjakarta masih menerima subsidi dari pemerintah mencapai lebih dari Rp9.000 per penumpang. Menurutnya, model tarif saat ini dinilai belum mencerminkan pemulihan biaya yang sehat dalam jangka panjang.
“Keputusan ini bukan semata soal menaikkan tarif, tetapi tentang memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas sistem transportasi publik kita,” kata Kenneth, Rabu ( 29/10/2025 . Sesuai yang dilansir oleh Anataranews
Ia menekankan bahwa kenaikan tarif harus dilakukan secara bertahap, disertai dengan peningkatan mutu layanan, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Rano Karno :Warga Berhak Bersuara, Tapi Fasilitas Umum Harus di Jaga
DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov agar proses komunikasi kepada publik dilakukan secara transparan. Warga perlu memahami bahwa penyesuaian tarif tidak semata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memperkuat sistem, termasuk peremajaan armada, pemeliharaan halte, peningkatan frekuensi layanan, dan perluasan rute ke wilayah yang belum terjangkau.
Selain itu, Kenneth mengingatkan bahwa kenaikan tarif bukan satu-satunya solusi. Pemerintah tetap perlu mencari efisiensi operasional melalui digitalisasi tiket, optimasi rute, integrasi antarmoda transportasi, dan kerja sama dengan pihak swasta. Ia juga mengusulkan fasilitas gratis bagi guru sebagai bentuk penghargaan terhadap peran tenaga pendidik.
Pihak DPRD menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam pembahasan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil berjalan dengan mekanisme pengawasan yang baik.
Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta belum mengumumkan besaran kenaikan tarif maupun jadwal pelaksanaannya. Pemerintah menegaskan akan mempertimbangkan masukan berbagai pihak sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan.
