Solusiindonesia.com — Pemerintah Inggris resmi memperdalam hubungan ekonominya dengan Indonesia melalui peluncuran Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi yang ditandatangani di London, Senin (19/1/2026) waktu setempat.
Inisiatif ini dipandang sebagai langkah strategis Inggris untuk memperluas akses perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara.
Kemitraan tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator untuk Bisnis dan Perdagangan Inggris Peter Kyle bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, bertepatan dengan kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Inggris.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menilai kesepakatan ini sebagai tonggak penting bagi agenda perdagangan global Inggris pasca-Brexit. Menurutnya, Indonesia merupakan mitra utama dengan potensi pasar besar dan peran strategis di kawasan Indo-Pasifik.
“Perjanjian ini membawa hubungan perdagangan Inggris-Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan membuka peluang nyata bagi pelaku usaha Inggris di sektor-sektor masa depan,” ujar Jermey. Sesuai yang dilansir oleh Antaranews
Ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut mencakup bidang-bidang prioritas Inggris, seperti energi bersih, ekonomi digital, infrastruktur, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Selain itu, kemitraan ini juga diarahkan untuk mengurangi hambatan nontarif dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi perusahaan Inggris yang ingin berekspansi ke Indonesia.
Pemerintah Inggris berharap kemitraan ini dapat meningkatkan arus investasi dua arah, memperluas ekspor Inggris, serta memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo, Inggris juga menyiapkan pembahasan lanjutan terkait peningkatan kemitraan strategis. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Keir Starmer dan Raja Charles III untuk membahas kerja sama yang lebih luas.
Menurut Jermey, kedua negara akan mengembangkan kemitraan strategis yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga mencakup pertahanan dan keamanan, penanganan perubahan iklim, energi, serta isu lingkungan global.
