Solusiindonesia.com – Pemerintah diminta untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) guna mencapai target bauran energi nasional sebesar 35 persen sebelum tahun 2030. Dorongan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari, dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurut Ratna, percepatan pembangunan pembangkit EBT menjadi langkah strategis untuk memastikan ketahanan energi nasional sekaligus menghadapi krisis iklim global yang kian nyata.
“Target 35 persen pembangkit EBT jangan terus-menerus dijadikan visi jangka panjang tanpa upaya percepatan yang konkret. Kalau memang serius, pemerintah harus bisa mewujudkannya mulai tahun ini,” tegasnya.
Ratna menilai bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat besar, seperti panas bumi, tenaga surya, air, angin, dan bioenergi, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Ia juga menyoroti masih dominannya pembangkit berbasis energi fosil dalam sistem kelistrikan nasional.
Ia menekankan bahwa saat ini sudah tersedia teknologi, sumber daya manusia, dan komitmen politik yang cukup, sehingga langkah konkret hanya tinggal menunggu dorongan kebijakan dan eksekusi di lapangan.
“Kalau kita mau menjaga lingkungan, menekan emisi karbon, dan menjamin kemandirian energi, maka pembangunan pembangkit EBT harus diprioritaskan, bukan sekadar wacana,” tambahnya.
Ratna juga mengusulkan agar percepatan pembangunan EBT dapat dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta melibatkan Kementerian ESDM, PLN (Persero), dan lembaga terkait lainnya. Menurutnya, perlu ada terobosan kebijakan dan realokasi anggaran agar transisi energi berjalan lebih masif dan merata di seluruh Indonesia.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan business as usual. Harus ada reformasi kebijakan energi nasional agar EBT benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan energi kita ke depan,” tutupnya.
Pemerintah sendiri sebelumnya telah menyatakan komitmennya terhadap transisi energi dalam berbagai forum nasional dan internasional. Namun, realisasi di lapangan dinilai masih lambat, dengan sejumlah proyek EBT terkendala perizinan, pendanaan, dan infrastruktur penunjang.
