Solusiindonesia.com — Wacana mengenai penyediaan gerbong khusus perokok dalam perjalanan kereta jarak jauh kembali mencuat ke publik usai diusulkan oleh anggota DPR RI, Nasim Khan, dalam rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, Rabu (20/8/2025)
Nasim berpendapat bahwa adanya gerbong khusus perokok dapat menjadi solusi kompromi untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang yang merokok tanpa mengganggu kenyamanan penumpang lain.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa penyediaan fasilitas untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan difabel, harus lebih diutamakan jika terdapat ruang fiskal tambahan dari KAI.
“Jika ada ruang fiskal, kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel,” ujar Gibran saat meninjau revitalisasi Stasiun Solo Balapan di Solo, Minggu (24/82025).
Wapres Gibran menegaskan pentingnya skala prioritas dalam penyusunan kebijakan publik, terlebih dalam sektor transportasi yang melibatkan kebutuhan banyak pihak. Ia juga menekankan perlunya fasilitas seperti ruang laktasi dan toilet yang lebih ramah bayi dan ibu di dalam gerbong kereta.
Meski demikian, Gibran tetap membuka ruang dialog terhadap usulan dari DPR dan menyampaikan apresiasi atas partisipasi legislatif dalam memberikan masukan terhadap layanan publik.
“Saya mohon maaf kepada bapak, ibu anggota dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas,” tambahnya.
Sementara itu, pihak PT KAI menegaskan bahwa seluruh layanan kereta api jarak jauh yang dioperasikan akan tetap bebas asap rokok, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang.
Wacana gerbong khusus perokok mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai bentuk inklusivitas dalam layanan publik. Di satu sisi, DPR menggarisbawahi pentingnya mengakomodasi semua kelompok masyarakat, termasuk perokok. Di sisi lain, pemerintah menekankan pentingnya mendahulukan kelompok rentan yang selama ini kurang terfasilitasi secara optimal.
Dalam konteks kebijakan publik, keputusan semacam ini membutuhkan kajian yang komprehensif, tidak hanya soal anggaran, tetapi juga aspek kesehatan, keselamatan, dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas.
